Ketegangan Iran-Israel Bisa Ancam Ekonomi RI, Harga Minyak Bisa Melejit, Rupiah Tertekan

Ketegangan Iran-Israel Bisa Ancam Ekonomi RI, Harga Minyak Bisa Melejit, Rupiah Tertekan

DOORSTOP.ID, JAKARTA – Ketegangan geopolitik antara Iran–Israel kembali memanas usai Tel Aviv melancarkan serangan udara ke sejumlah fasilitas nuklir di Iran pada Jumat (20/6) lalu.

Serangan itu memicu kekhawatiran global, termasuk potensi krisis ekonomi yang turut menghantui Indonesia.

Salah satu skenario terburuk adalah kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pengiriman minyak dunia.

Berdasarkan data Badan Informasi Energi AS (2024), sekitar 20 juta barel minyak mentah atau 20% konsumsi global melewati selat tersebut setiap hari.

Kondisi itu dapat mengguncang pasar energi dunia, termasuk Indonesia. Harga minyak diketahui langsung naik lebih dari 2% setelah aksi militer AS terhadap Iran beberapa waktu lalu.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menegaskan, jika suplai minyak global terganggu, dampaknya akan sangat berat bagi Indonesia.

“Kalau Selat Hormuz ditutup, bisa mencekik suplai minyak dunia hingga 20% bahkan 30% tergantung sentimen. Ini akan sangat destruktif bagi ekonomi Indonesia,” ujar Ronny kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (26/6/2025).

Kenaikan harga minyak otomatis akan mendorong inflasi dalam negeri. Biaya impor dan transportasi akan melonjak, membuat tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin besar.

Di tengah ketidakpastian global, investor cenderung mengalihkan dana ke aset aman seperti dolar AS dan emas.

“Kalau rupiah melemah dan BI tidak menaikkan suku bunga, investor surat utang bisa kabur. Tapi kalau suku bunga naik, investor tetap tinggal karena tergiur yield. Tapi tetap, kalau rupiah sampai Rp17 ribu atau lebih, ekonomi kita bisa makin terpuruk,” tambahnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai peluang eskalasi konflik ini menjadi Perang Dunia ke-3 sangat kecil. Namun, Indonesia perlu bersikap tegas.

“Indonesia harus menolak aksi unilateral AS-Israel karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan Piagam PBB,” tegas Wijayanto.

Ia juga menyoroti dampak domestik, terutama potensi pelemahan rupiah dan pembengkakan subsidi energi yang dapat membebani APBN.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah fokus pada program kerja yang hemat anggaran namun efektif menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya beli rakyat.

“Manajemen utang juga harus disiplin. Selain itu, kita perlu memperkuat keamanan energi, misalnya dengan kontrak jangka panjang bersama negara produsen minyak,” tandasnya.