Jelang Pemungutan Suara, Ketua Bawaslu Babel Ingatkan Bahaya Politik Uang

Jelang Pemungutan Suara, Ketua Bawaslu Babel Ingatkan Bahaya Politik Uang

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar, mengingatkan ancaman serius praktik politik uang menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang. Ia menegaskan, politik uang bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga bisa berujung pada pemungutan suara ulang (PSU).

“Politik uang adalah salah satu ancaman paling nyata dalam setiap pemilu, terlebih saat masa tenang. Kami imbau semua pihak, baik peserta, tim kampanye, maupun masyarakat, untuk menjauhi praktik ini. Jika terbukti terjadi, Bawaslu tidak akan ragu menindak tegas sesuai ketentuan hukum,” tegas Osykar, Selasa (26/8/2025).

Osykar menekankan bahwa Pilkada Ulang menjadi ujian besar integritas jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat provinsi hingga ke Pengawas TPS (PTPS). Menurutnya, pengawas harus menunjukkan profesionalitas dan keberanian.

“Tantangan terbesar kita bukan hanya dalam pengawasan teknis, tetapi bagaimana membuktikan kepada publik bahwa kita bekerja jujur, cepat, tepat, dan bisa diandalkan. PKD dan PTPS harus punya keberanian dan kebanggaan sebagai pengawas,” tambahnya.

Selain itu, ia menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada sebelumnya. Di Kota Pangkalpinang, angka partisipasi hanya mencapai 52,74%, sementara di Kabupaten Bangka 52,18%.

“Kami mendorong KPU agar melakukan sosialisasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal. Bawaslu pun turut ambil bagian dengan edukasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif secara kreatif dan berbasis pendekatan lokal,” ujarnya.

Bawaslu juga membuka posko pengaduan dan layanan aduan online selama masa tenang dan pemungutan suara, serta meminta masyarakat aktif melaporkan dugaan pelanggaran.

Menurut Osykar, ada tiga kerawanan utama yang harus diwaspadai: pemilih tidak terdaftar tetapi bisa mencoblos, praktik politik uang, dan ketidaksesuaian prosedur.

“Jajaran pengawas harus mampu memetakan TPS rawan berdasarkan delapan variabel, termasuk logistik, politik uang, netralitas, dan infrastruktur pendukung. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, tidak hanya melalui imbauan, tapi dengan strategi menyeluruh, termasuk pendidikan pemilih dan publikasi yang aktif,” jelasnya.

Menjelang hari pemungutan suara, Osykar menekankan pentingnya menjaga integritas, memastikan kesiapan logistik, serta menjamin akurasi data.

“PKD dan PTPS adalah garda terdepan. Mereka harus dibimbing, didampingi, dan diberikan dukungan. Namun jika ada pelanggaran integritas, jangan ragu untuk memberikan sanksi. Kita ingin mencetak pengawas yang berani dan jujur,” tegasnya.

Ia menutup pesannya dengan mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi.

“Pilkada ulang ini adalah momentum membuktikan bahwa demokrasi bisa berjalan bersih dan bermartabat,” pungkas Osykar.