Banyak Aduan Warga, DPRD Babel Bahas Pelayanan Kesehatan dan SOP Rumah Sakit

Banyak Aduan Warga, DPRD Babel Bahas Pelayanan Kesehatan dan SOP Rumah Sakit

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Koordinasi bersama para Direktur Rumah Sakit se-Babel, Senin pagi (15/9/2025). Pertemuan ini digelar menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) rumah sakit.

Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, menjelaskan rapat tersebut menjadi wadah untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat yang terus masuk ke dewan.

“Laporan dari masyarakat sering kami terima, tapi kami tidak bisa memberi kesimpulan atau jalan keluar sebelum bertemu langsung dengan pihak rumah sakit. Karena itu hari ini kami rapat untuk membahas masalah tersebut, agar pelayanan kesehatan bisa lebih optimal dan berkualitas bagi masyarakat Babel,” ujar Beliadi.

Menurutnya, keluhan yang kerap muncul antara lain pasien BPJS yang tidak mendapat layanan, hingga pasien rujukan dari Belitung yang harus menunggu kamar berbulan-bulan.

“Kami ingin tahu, SOP rumah sakit itu apa saja? Apakah sudah adil bagi masyarakat atau belum? Dari situ nanti bisa kami koreksi, termasuk soal BPJS. Kalau BPJS lunas katanya tidak ada masalah, tapi bagaimana kalau tidak lunas? Ini yang harus jelas,” tegasnya.

Beliadi juga menyoroti persoalan minimnya tenaga dokter spesialis di Babel.

“Direktur rumah sakit sudah tahu kekurangan dokter. Harusnya mereka segera mengajukan penambahan ke pemerintah. Tapi alasan yang muncul, dokter enggan karena gaji kecil dan daerah kita kecil. Nah, ini yang harus kita cari solusinya,” katanya.

Ia menambahkan, rumah sakit juga perlu menyiapkan humas khusus untuk menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Jangan sampai pasien dipulangkan karena dianggap tidak parah, lalu meninggal dunia di rumah. Keluarga marah karena merasa tidak ditangani. Harus ada penjelasan yang jelas supaya tidak timbul masalah baru,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, menilai pertemuan ini penting untuk memperbaiki sistem pelayanan rumah sakit yang kerap menjadi sorotan publik.

“Kami harapkan rumah sakit terus meningkatkan kualitas. Ini program utama bapak gubernur di bidang kesehatan. Rumah sakit itu sistem, dan manajemen ditentukan oleh kualitas SDM. Pertemuan hari ini memberi gambaran langsung dari para pelaku di lapangan,” jelas Heryawandi.

Ia menambahkan, kasus pelayanan rumah sakit yang sempat viral menjadi pembelajaran agar pemerintah provinsi dan pihak rumah sakit bersama-sama memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan.

“Pelayanan kesehatan itu sangat sensitif. Tidak perlu saling menyalahkan, tapi harus jadi pembelajaran. Pemerintah provinsi pun harus mengeluarkan kebijakan yang adil agar pelayanan bisa lebih dipahami masyarakat,” tandasnya.