APBD Pangkalpinang 2026 Fokus pada Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Industri Unggulan

APBD Pangkalpinang 2026 Fokus pada Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Industri Unggulan

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian berbasis potensi lokal melalui dukungan industri unggulan.

Hal demikian disampaikan Pj Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang ke-20 masa persidangan ke-3 tahun 2025, yang mengagendakan penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (21/7/2025).

“Pada tahun 2026 ini, pembangunan Kota Pangkalpinang menitikberatkan pada tema Pangkalpinang Sejahtera Melalui Pembangunan Berbasis Perdagangan dan Jasa dengan Dukungan Industri Unggulan,” tegas Unu dalam sambutannya.

Unu menjelaskan, pembangunan ke depan akan difokuskan pada pengembangan ekonomi lokal yang tidak hanya bertujuan menciptakan kemajuan ekonomi, tetapi juga kenyamanan dan daya saing kota.

“Kami ingin mewujudkan Pangkalpinang yang bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga nyaman untuk dihuni, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi demi menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Unu menargetkan pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang pada tahun 2026 berada di kisaran 2,9 hingga 4 persen. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan menjaga agar kondisi ekonomi tetap tumbuh positif di tengah dinamika global, nasional, dan lokal yang sangat dinamis.

“Peningkatan inovasi dan kualitas investasi menjadi modal utama untuk mendorong kemandirian ekonomi yang lebih tinggi melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata,” jelasnya.

Unu juga memaparkan arah kebijakan keuangan daerah Pangkalpinang tahun 2026, yang meliputi tiga poin penting di antaranya optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja daerah, dan pembiayaan yang selektif dan terukur.

Terkait struktur APBD 2026, Unu menuturkan, bahwa pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp711,81 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Rp210,76 miliar), pendapatan transfer (Rp494,83 miliar), dan lain-lain pendapatan yang sah (Rp6,22 miliar). Sementara itu, lanjut dia, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp872,01 miliar, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp160,20 miliar.

“Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp23 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0, menghasilkan sisa kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp137,20 miliar,” Ungkap Unu.

“Kita adalah mitra strategis, eksekutif dan legislatif ibarat dua sisi mata uang yang sama, bergerak selaras demi kemajuan pembangunan. Karena tanpa sinergi, arah pembangunan bisa kehilangan arah, dan cita-cita kesejahteraan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi,” tambahnya.

Ia pun berharap, agar seluruh anggota DPRD dapat memberikan masukan dan koreksi yang konstruktif terhadap rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikannya tersebut.