BPJS Kesehatan Pangkalpinang Genjot Keaktifan Peserta JKN, Target Capai UHC Berkualitas

BPJS Kesehatan Pangkalpinang Genjot Keaktifan Peserta JKN, Target Capai UHC Berkualitas

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang terus memperkuat upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Cakupan dan Keaktifan Peserta JKN, yang digelar Kamis (10/4/2025) di smart room center (SRC) kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Meski cakupan peserta JKN di Kota Pangkalpinang telah mencapai 98,79% dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta masih menjadi pekerjaan rumah utama karena baru menyentuh angka 75,19%, masih di bawah target nasional sebesar 80%.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita atau yang akrab disapa Mitha, menyebut upaya peningkatan keaktifan peserta merupakan prioritas utama demi memastikan setiap warga benar-benar mendapatkan manfaat jaminan kesehatan.

“Kita tidak hanya bicara soal angka cakupan, tapi bagaimana peserta JKN benar-benar aktif dan terlindungi. Untuk itu, kami menerapkan berbagai strategi mulai dari sinergi dengan pemerintah daerah, pemanfaatan pihak ketiga dalam program SRIKANDI, hingga optimalisasi program PESIAR dan BPJS Keliling,” ujar Mitha saat ditemui usai kegiatan forum komunikasi.

Mitha menjelaskan, tantangan besar saat ini datang dari kelompok peserta mandiri (PBPU) yang memiliki tingkat keaktifan terendah, yakni hanya 51,68%. Selain itu, tunggakan iuran juga menjadi kendala signifikan, dengan total nilai tunggakan peserta di Pangkalpinang mencapai lebih dari Rp35 miliar.

Guna mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan menerapkan pendekatan reaktivasi peserta secara kolektif melalui program SRIKANDI, serta meluncurkan program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi) yang akan dijalankan di sejumlah kelurahan pada 2025. Program ini bertujuan menyisir masyarakat rentan yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, termasuk ibu hamil, penyandang disabilitas, hingga pekerja korban PHK.

BPJS juga membuka ruang partisipasi publik melalui program donasi iuran, serta memperluas kanal layanan digital seperti BPJS Online dan layanan keliling untuk memudahkan masyarakat.

“Kami berharap dengan sinergi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah, tidak hanya Pangkalpinang bisa mencapai UHC secara angka, tapi juga secara kualitas. Karena sejatinya, jaminan kesehatan itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Mitha.

Forum ini juga merekomendasikan penguatan instrumen kebijakan daerah, termasuk surat edaran wali kota untuk pemutakhiran data ASN dan instruksi kepada badan-badan usaha, agar berkontribusi dalam pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.