DPRD Babel Terima Ranperda RAPBD 2026, Gubernur Hidayat Tekankan Penguatan PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah

DPRD Babel Terima Ranperda RAPBD 2026, Gubernur Hidayat Tekankan Penguatan PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel, Rabu pagi (29/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, yang menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditandatangani bersama Pemerintah Provinsi, pada 15 Oktober 2025 lalu.

“Berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS tersebut, hari ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Eddy.

Ia menegaskan, bahwa pembahasan rancangan ini akan dilakukan secara intensif oleh komisi-komisi DPRD bersama mitra kerja terkait, sebelum akhirnya dibahas kembali bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami mendorong seluruh pihak agar bekerja maksimal, mengkaji secara mendalam, dan memprioritaskan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pembahasan ini diharapkan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Bangka Belitung,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dalam kesempatan yang sama menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menekankan, bahwa penyusunan APBD tahun depan berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata.

“Rancangan APBD 2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan pembangunan nasional,” kata Hidayat.

Hidayat menegaskan, fokus utama pembangunan tahun 2026 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dasar, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan kemandirian fiskal.

“Tahun 2026 menuntut kita bekerja lebih keras dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk bekerja biasa-biasa saja. Kita harus melakukan terobosan, inovasi, dan pengawasan ketat dalam menggali potensi PAD,” tegasnya.

“APBD yang kuat mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah wajib menyusun strategi agresif dan terukur agar target pendapatan bisa tercapai,” lanjut Hidayat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan RAPBD, agar menghasilkan kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap rancangan ini dapat dibahas secara komprehensif oleh seluruh anggota dewan. Kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkeadilan,” tuturnya.

Hidayat pun mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersiap sejak dini agar pelaksanaan program setelah penetapan APBD dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bangka Belitung.