Dinkes Babel Gencarkan Sinergi Lintas Sektor Kendalikan DBD dan Malaria

Dinkes Babel Gencarkan Sinergi Lintas Sektor Kendalikan DBD dan Malaria

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dinkes Babel) memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengendalikan vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) dan malaria. Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengendalian Vektor Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berlangsung secara hybrid di Ruang Pertemuan Dinkes Babel, Kamis (23/7/2026).

Mewakili Kepala Dinkes Babel, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Meiristia Qamariah, menegaskan bahwa instansinya memprioritaskan pemetaan akurat pada wilayah berisiko tinggi.

“Tren kenaikan kasus di beberapa daerah, termasuk peningkatan malaria di Bangka dan dikeluarkannya status KLB oleh Bangka Tengah, Dinkes Babel memastikan ketersediaan buffer stock logistik yang memadai,” tegas Meiristia.

Meiristia mengungkapkan, petugas di lapangan menangani kasus secara komprehensif lewat kombinasi intervensi fisik, biologis, dan kimiawi.

“Intervensi fisik dan biologis diwujudkan melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus serta penebaran ikan pemakan jentik,” tuturnya.

Menurut dia, selain faktor alam, mobilitas manusia juga memicu penyebaran penyakit ini. “Mobilisasi pekerja tambang dan tingginya mobilitas penduduk lintas wilayah juga menjadi perhatian khusus dalam pencegahan kasus impor,” ujar Meiristia.

Meiristia juga menyampaikan, pihaknya akan terus mengoptimalkan gerakan 1 Rumah 1 Jumantik di tingkat masyarakat. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan regulasi tegas, baik berupa Surat Edaran (SE) Bupati/Wali Kota maupun Peraturan Desa (Perdes). Aturan ini penting, guna memastikan keberlanjutan aksi pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri oleh warga.

“Sebagai bentuk dukungan kesiapsiagaan provinsi, dinkes menyiapkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk membantu penanganan epidemiologi apabila terjadi lonjakan kasus lintas batas,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Pengendalian Vektor Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Sugiarto, memaparkan data Sistem Informasi Surveilans Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (SILANTOR) per 30 Juni 2026. Data ini mengukur capaian indikator PVBPP, yaitu persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang melakukan surveilans serta intervensi.

“Dari 64 puskesmas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat sebanyak empat dari tujuh kabupaten/kota (57,1 persen) telah berhasil mencapai target, sementara tiga kabupaten/kota lainnya belum mencapai target,” jelas Sugiarto.

Ia menambahkan, angka tersebut masih berproses untuk memenuhi target nasional tahun 2026 yang menetapkan target tingkat provinsi sebesar 70 persen. Kemenkes juga mendorong pergerakan Kampung Bebas Jentik (KBJ) Nasional untuk memaksimalkan pengendalian di lapangan.

“Pergerakan Kampung Bebas Jentik (KBJ) Nasional guna pengendalian, dengan mekanisme pendanaan, rangkaian kegiatan sosialisasi, implementasi di lapangan, monitoring dan evaluasi (Monev), hingga tindak lanjut yang terstruktur dengan dukungan melalui BOK Puskesmas,” paparnya.

Sugiarto berharap, seluruh elemen daerah bisa menjaga konsistensi program ini agar tidak melulu bergantung pada anggaran pemerintah pusat.

“Kami berharap keberlanjutan pelaksanaan KBJ sebagai strategi pencegahan DBD berbasis masyarakat secara berkelanjutan yang dilaksanakan secara mandiri dengan peran seluruh lintas sektor dan pendanaan yang ada tanpa bantuan dari dana pusat,” pungkasnya. (Adn)