DPRD Dukung Arah Kebijakan Fiskal Pemkot Pangkalpinang yang Lebih Efisien dan Inklusif

DPRD Dukung Arah Kebijakan Fiskal Pemkot Pangkalpinang yang Lebih Efisien dan Inklusif

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan fiskal Pemerintah Kota yang menekankan efisiensi anggaran dan pembangunan ekonomi inklusif.

Dukungan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, Senin pagi (27/10/2025).

Dalam sidang yang dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut, Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif (Udin), memaparkan arah kebijakan fiskal daerah yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahun depan.

Abang Hertza menegaskan, DPRD siap mendukung langkah strategis pemerintah kota dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

“Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota dalam memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pangkalpinang,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Udin menjelaskan, bahwa penyampaian Nota Keuangan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD.

“Agenda ini merupakan bagian penting dari siklus pembangunan daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal dengan kebutuhan nyata masyarakat,” jelas Udin.

Ia menegaskan, Pemkot Pangkalpinang akan terus menata ulang arah pembangunan ekonomi dengan menekankan transformasi ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

“Upaya diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, dan promosi potensi daerah menjadi langkah nyata agar ekonomi kota tidak bergantung pada satu sektor semata,” ujarnya.

Udin juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi fokus utama Pemkot tahun depan.

“Kami berkomitmen menerapkan prinsip spending better, not spending more, yang berarti membelanjakan anggaran secara lebih cerdas, efisien, dan berkualitas agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Udin.

Selain itu, Pemkot juga akan memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, termasuk digitalisasi layanan pajak dan optimalisasi aset daerah.

“Langkah-langkah ini penting agar kita tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat dan bisa menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global,” imbuhnya.

Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp768,54 miliar, sementara belanja daerah sebesar Rp795,63 miliar, dengan defisit Rp27,09 miliar yang akan ditutupi melalui SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp23 miliar.

Menutup sidang, Abang Hertza menegaskan DPRD akan mengawal secara ketat pembahasan Raperda APBD 2026, agar setiap program dan belanja daerah benar-benar efisien dan memberi dampak nyata.

“Kami di DPRD tidak hanya berperan mengawasi, tetapi juga memastikan arah kebijakan fiskal pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat. Prinsip efisiensi dan inklusivitas harus menjadi ruh pembangunan Pangkalpinang,” tegas Hertza.