Jadi Bagian Satgas P2SP, Kementerian ATR/BPN Fokus Akselerasi Penyelesaian dan Integrasi RDTR dengan OSS
- account_circle admin
- calendar_month Jum, 24 Okt 2025
- visibility 73
- comment 0 komentar

Hingga Akhir Tahun, Kementerian ATR/BPN Optimistis Selesaikan 700 RDTR
DOORSTOP.ID, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi bagian dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk pemerintah untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif.
Peran Kementerian ATR/BPN difokuskan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), terutama dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa mencapai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 15 Oktober 2025, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga kelompok kerja (Pokja) dengan fokus masing-masing.
Selain mempercepat penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan integrasi seluruh RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Menteri Nusron menegaskan, percepatan digitalisasi melalui OSS penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta mendorong investasi.
“Dari 668 RDTR yang telah diselesaikan, belum semuanya terintegrasi dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh RDTR yang belum masuk OSS segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam menjalankan program strategis.
“Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.
Turut mendampingi Menteri Nusron, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuke Harniati, serta sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. (MW)
Sumber: Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN RI
- Penulis: admin


