Juhaini: Sinergi Akademisi dan Pemerintah Kunci Wujudkan Transformasi Pembangunan Pangkalpinang

Juhaini: Sinergi Akademisi dan Pemerintah Kunci Wujudkan Transformasi Pembangunan Pangkalpinang

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis hukum dan kajian ilmiah. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi, guna mewujudkan transformasi pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.

Hal demikian, disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, saat mewakili Wali Kota Pangkalpinang, sebagai Keynote Speaker pada Rapat Kerja Badan Kerja Sama (BKS) Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Wilayah Barat Tahun 2026, yang digelar di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Kamis siang (16/7/2026).

Dalam paparannya, Juhaini mengatakan Pangkalpinang saat ini sedang menjalani transformasi pembangunan dengan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi pada sektor jasa, perdagangan, serta inovasi hijau.

Menueutnya, meski tidak memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pangkalpinang tetap memegang peran strategis sebagai pusat logistik, perdagangan, dan jasa yang menopang aktivitas industri timah di Bangka Belitung.

“Transformasi pembangunan tidak hanya membutuhkan kekuatan ekonomi, tetapi juga dukungan regulasi yang adaptif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kontribusi nyata dari kalangan akademisi melalui kajian-kajian ilmiah,” ujar Juhaini.

Ia menjelaskan, arah pembangunan Kota Pangkalpinang mengacu pada visi Pangkalpinang SMART, yakni Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh. Visi tersebut dterjemahkan ke dalam berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat digitalisasi pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Juhaini mengakui, saat ini pemkot masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan banjir, keterbatasan infrastruktur, tingginya angka pengangguran, hingga belum optimalnya hilirisasi industri. Karena itu, ia menilai, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi melalui riset dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

“Melalui forum ini kami berharap lahir berbagai gagasan dan rekomendasi hukum yang mampu memperkuat arah pembangunan Kota Pangkalpinang, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan akademik yang kuat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Juhaini memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang disiapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang, antara lain pengembangan kawasan industri, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, modernisasi sistem transportasi dan parkir, pengembangan ruang terbuka hijau, serta penguatan upaya mitigasi banjir.

Berbagai program tersebut, kata dia, menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

“Target pembangunan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi semua pihak. Karena itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengedepankan pendekatan Pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.,” tukasnya. (Hr)