Pengendalian Inflasi dan Pembangunan Rumah Jadi Fokus Pemkot Pangkalpinang di Rakor Kemendagri

Pengendalian Inflasi dan Pembangunan Rumah Jadi Fokus Pemkot Pangkalpinang di Rakor Kemendagri

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (14/7/2025). Rapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Smart Room Center (SRC) lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Hadir mewakili Pj Wali Kota, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, menyampaikan bahwa inflasi Kota Pangkalpinang pada bulan Juni 2025 mencapai 0,96 persen year-on-year, menjadikannya salah satu dari 10 kota dengan inflasi terendah di Indonesia.

“Month-to-month kita hanya 0,02 persen, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di Pangkalpinang dengan kontribusi 0,68 persen,” ujarnya kepada wartawan.

Dilanjutkan Juhaini, strategi pengendalian inflasi yang diterapkan Pemkot Pangkalpinang adalah mengacu pada prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Adapun langkah konkret yang telah dilakukan meliputi gerakan pangan murah pada 4 Juli 2025, pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu, pembagian cadangan pangan nasional kepada 7.406 KK di tujuh kecamatan sekitar 14,8 ton beras selama dua bulan,” jelas Juhaini.

“Penyaluran benih dan sarana produksi untuk 30 KWT dan subsidi pupuk untuk pengecer di Tuatunu sebanyak 5,186 ton urea, 13,2 ton NPK, dan 5,3 ton pupuk organik,” lanjutnya.

Selain inflasi, ditambahkan Juhaini, rapat tersebut juga membahas progres program nasional pembangunan 3 juta rumah. Khusus untuk Kota Pangkalpinang, kata dia, pemerintah telah memiliki data dan capaian signifikan dalam sektor perumahan.

“Berdasarkan data hingga Desember 2024, jumlah total perumahan ada 345 lokasi. Terdiri dari perumahan subsidi 301 lokasi, perumahan komersil 30, gabungan subsidi dan komersil ada 4 dan rumah dinas/pemerintah 10 lokasi,” terangnya.

Sementara dari sisi unit rumah, lanjut dia, jumlah unit berdasarkan site plan ada sebanyak 21.631 unit, yang telah dibangun 16.294 unit, serta rumah yang sudah dihuni sebanyak 14.061 unit.

“Total rumah di Pangkalpinang tercatat 49.414 unit, dengan 48.075 unit di antaranya tergolong rumah layak huni. Adapun jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 1.339 unit, termasuk 59 unit yang berada di kawasan kumuh,” tuturnya.

Pemerintah juga mencatat backlog kepemilikan sebanyak 12.316 unit dan backlog penghuni sebanyak 6.538 unit.

“Dari data tersebut, capaian akses rumah layak huni kita mencapai 97,29 persen. Untuk tahun 2024, sudah direalisasikan pembangunan 345 unit rumah. Fokus kami selanjutnya adalah perbaikan 1.339 unit RTLH dan pengurangan backlog,” ungkap Juhaini.

Ia menambahkan, program pembangunan rumah akan terus disinergikan dengan target nasional 3 juta rumah yang terbagi di wilayah pesisir, kelurahan, dan desa.

“Kota Pangkalpinang menjadi salah satu kota yang dinilai aktif dan progresif dalam pelaksanaannya,” tandas Juhaini.