Pj Wali Kota Pangkalpinang Tekankan Netralitas ASN Jelang Pilkada Ulang: Jangan Main-main dengan Aturan

Pj Wali Kota Pangkalpinang Tekankan Netralitas ASN Jelang Pilkada Ulang: Jangan Main-main dengan Aturan

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pilkada ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang. Ia juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye politik.

Penegasan ini disampaikan Unu saat memimpin apel gabungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dirangkaikan dengan acara tali asih bagi pensiunan Korpri, serta penyerahan sertifikat Koperasi Merah Putih di halaman Kantor Wali Kota, Senin pagi (4/8/2025).

“Sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa salah satu tugas saya sebagai Pj Wali Kota adalah mengawal pelaksanaan Pilkada ulang. Ini menjadi pertaruhan pemerintah kota bersama KPU dan Bawaslu dalam mencerminkan kedewasaan berdemokrasi masyarakat kita,” ujar Unu.

Unu menegaskan, bahwa ASN tidak boleh berpihak dalam kontestasi politik, termasuk mendukung pasangan calon secara terbuka maupun terselubung.

“ASN itu pilihan. Kita jadi ASN itu dengan konsekuensi. Maka, jangan main-main dengan aturan. Sudah ada undang-undang, peraturan pemerintah, hingga surat keputusan bersama (SKB) yang tegas melarang ketidaknetralan ASN,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan penggunaan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Atas dasar itu, Unu memerintahkan Inspektorat dan BKD untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Jika ada laporan yang memenuhi unsur, tolong segera ditindaklanjuti. Kita tidak boleh bermain-main. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menunjukkan sikap netral yang tegas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Unu juga meminta seluruh ASN menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon mana pun.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal menjaga marwah birokrasi. Jangan ada lagi ASN yang cawe-cawe dalam urusan politik praktis. Kalau sampai terjadi lagi, kita semua akan menanggung akibatnya, biaya tinggi, ketidakpastian pemerintahan, dan rusaknya citra daerah,” jelasnya.

Unu juga mengajak semua lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh politik, dan pelaku usaha untuk bersama menjaga kondusivitas kota menjelang hari pemungutan suara.

“Kalau kita sayang dengan kota ini, mari kita jaga bersama. Jangan rusak suasana dengan informasi-informasi yang belum jelas. Jangan mudah saling menuduh. Jika ada bukti, serahkan ke pihak berwenang. Biarkan proses berjalan secara proporsional,” ujarnya.

Menutup arahannya, Unu berharap seluruh pihak bersikap dewasa dalam menyikapi dinamika Pilkada. Ia mengingatkan, bahwa netralitas ASN bukan sekadar formalitas, tetapi wujud tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Lebih baik kita saling mendoakan yang baik. Tunjukkan siapa yang benar, kita dukung. Siapa yang salah, kita tindak sesuai aturan. Mari tunjukkan bahwa Pangkalpinang bisa menjadi contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat,” pungkasnya.