Wali Kota Udin Tekankan Optimalisasi PAD dan Peningkatan Pelayanan Publik di Tengah Penurunan TKD
- account_circle admin
- calendar_month Kam, 16 Okt 2025
- visibility 104
- comment 0 komentar
Wali Kota Udin Tekankan Optimalisasi PAD dan Peningkatan Pelayanan Publik di Tengah Penurunan TKD
DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif, menyatakan bahwa berbagai sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi fokus optimalisasi, termasuk pajak restoran, pajak reklame, retribusi sampah, kompensasi lahan perumahan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurutnya, potensi tersebut harus diikuti dengan langkah nyata di lapangan agar dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah.
“Kita harus tetap optimis. Penurunan dana transfer ini menjadi tantangan bagi kita untuk menggali potensi PAD secara maksimal,” ujar Udin dalam sambutannya pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (16/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, ia mengakui adanya penurunan signifikan dalam alokasi anggaran, terutama dari dana transfer daerah, yang juga dialami oleh banyak daerah lain di Indonesia. Meskipun demikian, Saparudin, yang akrab disapa Udin, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh mengurangi semangat optimisme pemerintah daerah.
“Kami akan menindaklanjuti semua masukan dari DPRD dengan implementasi kerja yang konkret. Fokus utama kami adalah meningkatkan pelayanan publik, terutama di sektor kebersihan dan penegakan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.
Udin juga menyoroti pentingnya penerapan Peraturan Daerah tentang parkir berlangganan, yang dinilainya sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, ia juga mengungkapkan masih rendahnya tingkat pendataan PBB di Pangkalpinang.
“Saat ini baru sekitar 40 persen tanah yang terdaftar dalam basis data PBB. Karena itu, perlu koordinasi lebih lanjut dengan DPRD untuk membentuk perda tentang registrasi tanah. Ini penting agar optimalisasi PBB bisa tercapai,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi Ketua dan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang atas kerja sama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
“Ini akan menjadi catatan penting bagi kami, pesan-pesan, masukan-masukan, saran-saran, dan rekomendasi kepada kami untuk jadi perhatian yang harus kami laksanakan,” tegas Udin.
“Harapannya tentu ini akan memperkuat kemandirian fiskal daerah Kota Pangkalpinang, dan menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
- Penulis: admin
