BRIN Proyeksikan Kebutuhan 200 Peneliti Nuklir untuk Dukung Operasional PLTN 2032

Penguatan SDM jadi Faktor Krusial

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan kebutuhan sekitar 200 peneliti baru di bidang nuklir untuk mendukung pengembangan energi nuklir nasional, termasuk rencana operasional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama Indonesia pada 2032.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edy Giri Rachman Putra, mengatakan kebutuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya tuntutan penguatan ekosistem riset dan teknologi ketenaganukliran nasional.

“Kami memproyeksikan kebutuhan hampir 200 peneliti baru di bidang kenukliran untuk mendukung pengembangan riset dan teknologi ke depan,” kata Edy dalam Focus Group Discussion bertajuk Akselerasi Kesiapan SDM dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.

Ia menegaskan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor krusial dalam mempersiapkan Indonesia memasuki era energi nuklir, mulai dari tahap riset, pengembangan teknologi, hingga operasional pembangkit.

Namun, menurut Edy, pemenuhan kebutuhan SDM di sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terbatasnya minat talenta muda untuk berkarier sebagai peneliti nuklir.

Bahkan, tidak semua lulusan pendidikan nuklir memilih melanjutkan karier di bidang tersebut.

“Tantangannya memang tidak mudah mencari orang yang mau berkarier sebagai peneliti nuklir. Bahkan lulusan dari pendidikan nuklir sendiri belum tentu semuanya masuk ke bidang ini,” ujarnya.

BRIN juga menilai perlunya penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri nuklir.

Edy menyebut sektor ini tidak hanya membutuhkan lulusan dengan kualifikasi akademik, tetapi juga kompetensi teknis yang tersertifikasi dan sesuai standar industri.

Karena itu, BRIN mendorong penyusunan standar kompetensi kerja nasional di bidang nuklir agar lulusan pendidikan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk terserap di dunia industri.

“Industri nuklir tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga sertifikasi kompetensi. Standar kompetensi kerja menjadi penting agar lulusan pendidikan dapat terserap di dunia industri,” katanya.

Untuk memperkuat pengembangan talenta nuklir, BRIN juga menyiapkan sejumlah program peningkatan kapasitas SDM, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan profesional.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan skema beasiswa khusus di bidang ketenaganukliran.

Selain itu, BRIN juga merencanakan program pelatihan seperti Nuclear Energy Management School guna memperkuat kapasitas manajemen proyek energi nuklir nasional.

Program tersebut diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari peneliti, perguruan tinggi, hingga sektor industri, sehingga pengembangan SDM nuklir dapat dilakukan secara kolaboratif.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Aba Subagja, mengatakan penguatan SDM ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di bidang nuklir, perlu didukung melalui penataan sistem kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).

Menurut dia, saat ini jumlah ASN di Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta orang, dengan mayoritas berada pada jabatan fungsional, sementara jabatan struktural hanya sekitar lima persen.

“Artinya peluang karier ASN sebenarnya lebih terbuka luas di jabatan fungsional, termasuk jabatan fungsional di bidang iptek seperti peneliti dan perekayasa,” kata Aba.

Ia menambahkan, jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi di lembaga pemerintah, termasuk di BRIN yang sangat bergantung pada peran peneliti dan perekayasa.

Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan penataan kebutuhan SDM ASN melalui penyusunan postur pegawai, termasuk di BRIN, guna memastikan kebutuhan tenaga ahli dapat direncanakan secara lebih sistematis.

“Postur ini nanti akan menentukan berapa kebutuhan SDM, misalnya tenaga nuklir. Kalau kebutuhannya seribu, maka akan dikunci dalam grand design pemenuhan SDM selama lima tahun,” ujarnya.

Menurut Aba, pemenuhan kebutuhan SDM juga dapat dilakukan melalui skema mobilitas talenta ASN, yakni dengan memanfaatkan pegawai yang memiliki kompetensi relevan untuk mengisi kebutuhan jabatan tertentu.

Ia menekankan, penguatan manajemen talenta menjadi kunci agar SDM iptek di lembaga pemerintah dapat berkembang sekaligus berkelanjutan dalam jangka panjang.

“Talenta-talenta di bidang iptek perlu dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, hingga manajemen kariernya,” kata dia. (*)