Pengelolaan Limbah Nuklir dan Kesiapan SDM Jadi Kunci Operasional PLTN yang Aman

Pengoperasian PLTN Butuh Tenaga Ahli dengan Kompetensi Khusus

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Zainal Arifin menegaskan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengawasan menjadi faktor kunci dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan limbah radioaktif secara aman dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Zainal dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Akselerasi Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa, (10/3/2026).

Menurut dia, keberhasilan pembangunan PLTN tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi reaktor, tetapi juga oleh kompetensi SDM serta kesiapan kelembagaan yang mengelolanya.

“Keberhasilan PLTN bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan manusia dan kelembagaan. Jika SDM tidak disiapkan dari sekarang, Indonesia hanya akan menjadi pengguna, bukan pengendali teknologi,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, pengoperasian PLTN membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi khusus, mulai dari rekayasa nuklir, proteksi radiasi, hingga pengelolaan limbah radioaktif.

Pengawas Radiasi Masih Terbatas

Dalam aspek keselamatan nuklir, Zainal menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan, terutama dalam pengelolaan limbah radioaktif yang membutuhkan tenaga ahli berpengalaman.

Menurut dia, pengalaman lapangan menjadi faktor penting karena kompleksitas pengawasan radiasi tidak bisa hanya dipelajari secara teoritis.

Saat ini, jumlah pengawas radiasi utama di Bapeten masih sangat terbatas.

“Saat ini pengawas radiasi utama di Bapeten hanya enam orang dan beberapa akan segera memasuki masa pensiun. Ini menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan pengawasan keselamatan nuklir,” ujarnya.

Tantangan Regenerasi Tenaga Ahli

Zainal juga mengungkapkan adanya kesenjangan generasi tenaga ahli nuklir di Indonesia. Jumlah insinyur nuklir berpengalaman masih terbatas, sementara pengalaman dalam proyek nuklir skala besar juga masih minim.

Karena itu, ia menilai penting adanya strategi knowledge management untuk memastikan transfer pengetahuan dari tenaga ahli senior kepada generasi baru.

“Jika tenaga baru direkrut tanpa proses transfer pengalaman dari ahli senior, pengoperasian PLTN akan sulit berjalan optimal,” katanya.

Ia menambahkan, keberlanjutan kompetensi nasional di bidang teknologi nuklir harus dijaga melalui kesinambungan program riset dan pengembangan yang telah dilakukan lembaga penelitian sebelumnya.

Kebutuhan SDM Lintas Disiplin

Selain tenaga ahli nuklir, pembangunan PLTN juga membutuhkan SDM dari berbagai disiplin ilmu seperti geoteknik, termohidrolika, metalurgi, hingga proteksi fisik.

Menurut Zainal, proyek PLTN merupakan pekerjaan kompleks yang melibatkan rantai pasok global dan komponen teknologi dari berbagai negara.

Karena itu, kemampuan inspeksi terhadap berbagai peralatan, termasuk komponen non-nuklir, menjadi sangat penting.

“Komponen PLTN berasal dari banyak negara. Karena itu kemampuan inspeksi terhadap berbagai peralatan menjadi kebutuhan penting dalam pengawasan,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bapeten mendorong penyusunan strategi nasional pengembangan SDM nuklir secara terintegrasi, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi.

Strategi tersebut mencakup rekrutmen tenaga ahli, pelatihan intensif, serta kerja sama internasional guna memperkuat kapasitas nasional.

Dukung Transisi Energi Bersih

Zainal menegaskan pembangunan PLTN merupakan bagian dari upaya Indonesia mencapai target energi bersih dan net zero emission.

Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan SDM dan sistem pengawasan yang kuat.

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi nuklir.

“Kalau hanya membeli reaktor, kita hanya menjadi operator. Tapi jika mampu membangun kemampuan desain dan industri komponennya, Indonesia bisa menjadi bagian dari penyedia teknologi,” katanya.

Ia berharap FGD tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk program nasional pengembangan SDM nuklir serta penguatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan kesiapan Indonesia mengoperasikan PLTN secara aman dan berkelanjutan. (*)