Pimpin Rakor Evaluasi, Wali Kota Pangkalpinang Minta Gerak Cepat Kejar Target Pembangunan

Pimpin Rakor Evaluasi, Wali Kota Pangkalpinang Minta Gerak Cepat Kejar Target Pembangunan

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif (Prof Udin), meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memacu kinerja fisik dan keuangan guna mengejar target triwulan pertama tahun 2026.

Hal ini ia tegaskan usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Realisasi Kinerja, Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, didampingi Wakil Wali Kota (Wawako) Dessy Ayutrisna dan Sekda Mie Go, di ruang pertemuan Bapperida, Rabu (15/4/2026).

Prof Udin menjelaskan, bahwa evaluasi rutin setiap bulan ini penting agar pemerintah tetap transparan dalam melaporkan progres pembangunan kepada warga.

“Ya, kan ini sudah rutin ya tiap bulan kita evaluasi karena kita harus tahu kinerja-kinerja OPD, baik kinerja kegiatan, kinerja keuangan, kinerja fisiknya, kita evaluasi semua. Karena ini kan harus kita sampaikan kepada publik ya semuanya,” ujar Prof Udin.

Meski demikian, ia mengakui adanya rapor merah pada sejumlah OPD yang belum mencapai target hingga per 31 Maret lalu. Menurutnya, hambatan teknis seperti banyaknya hari libur selama masa puasa dan lebaran menjadi salah satu penyebab. Selain itu, persoalan administrasi internal dan pelaporan yang lamban turut menghambat proses pencairan anggaran.

“Kendalanya pelaporan terkait administrasi, misalnya kurang bukti atau evidens. Ada juga persoalan penagihan dari OPD ke Bakuda yang prosesnya terhambat karena bukti-bukti kurang. Memang agak detail jadi supaya kita gak bisa juga bicara yang terlalu global tapi harus menyentuh hal-hal yang teknis juga,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan para pejabat untuk tidak menjaga jarak dengan masyarakat. Ia ingin wajah birokrasi Pangkalpinang bersifat terbuka dan merangkul.

“Kita harapkan OPD itu bisa terbuka lah dengan masyarakat. Kita nih hari ini pemerintahan ini harus inklusif, bukan eksklusif. Inklusif itu artinya menyertakan masyarakat, bersama masyarakat,” tegasnya.

Terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menjamin tidak akan ada kenaikan tarif pajak atau retribusi bagi masyarakat. Fokus utamanya, melalui optimalisasi data subjek pajak yang selama ini belum terdata dengan baik. Ia mencontohkan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang baru menyentuh angka 50 persen dari potensi yang ada.

“Kebijakan saya kita tidak akan menaikan tarif. Tidak ada kenaikan tarif, apapun. Karena kita tahu kondisi hari ini. Tapi demi keadilan yang kita lakukan adalah optimalisasi,” katanya.

Strategi ini termasuk membantu masyarakat mendapatkan hak atas tanah mereka agar bisa terdaftar sebagai wajib pajak PBB. Menurutnya, upaya ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi warga melalui sertifikasi lahan.

Terakhir, Prof Udin juga menyentil masalah reklame ilegal yang masih menjamur. Ia mencatat ada sekitar 80 titik reklame yang perizinannya belum tuntas sehingga merugikan potensi pendapatan daerah.

“Selesaikan, supaya tadi salah satunya memang untuk TKD (Transfer Ke Daerah). Karena sampai hari ini, dari pemerintah pusat masih belum ada transfer, jadi kita masih dengan kondisi yang sama seperti kemarin,” pungkasnya.