Jaksa Agung Lantik 6 Pejabat Eselon I, Ingatkan Pejabat Baru Jangan Pertaruhkan Marwah Institusi

Jaksa Agung Lantik 6 Pejabat Eselon I, Ingatkan Pejabat Baru Jangan Pertaruhkan Marwah Institusi

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik enam pejabat Eselon I baru di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (24/7/2026). Prosesi pengambilan sumpah dan serah terima jabatan yang berlangsung di Gedung Utama Kejagung, Jakarta ini, menjadi tonggak penting dalam penyegaran struktur pimpinan korps Adhyaksa.

Dalam upacara tersebut, Burhanuddin melantik Prof. Dr. Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung. Selain itu, ia juga mengambil sumpah Dr. Leonardo Eben Ezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Dr. Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Tiga posisi strategis lain yang turut bergeser adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) yang kini dijabat Dr. Harli Siregar, Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Dr. Patris Yusrian Jaya, serta Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum Dr. Hermon Dekristo.

Burhanuddin menegaskan, perombakan ini bukan sekadar rutinitas organisasi. Momentum ini harus menjadi pelecut untuk memperkuat kinerja institusi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Di tengah dinamika yang sedang dihadapi institusi, setiap pejabat yang dilantik dituntut mampu menunjukkan kepemimpinan yang tangguh, menjaga soliditas, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang mumpuni, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Burhanuddin.

Ia pun memberikan instruksi spesifik kepada para pejabat baru. Kepada Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, ia meminta penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian perkara di bidang pidum maupun pidsus secara independen. Asep juga mengemban tugas melakukan evaluasi berkala guna mencegah penanganan kasus yang berlarut-larut.

Sementara itu, Jampidum Leonardo Simanjuntak mendapat mandat untuk langsung mengawal implementasi KUHP dan KUHAP baru. Burhanuddin menekankan agar seluruh jajaran pidum menghadirkan penegakan hukum yang humanis dengan tetap menjaga keseimbangan keadilan substantif.

Beralih ke sektor pidana khusus, Burhanuddin menginstruksikan Jampidsus Kuntadi untuk menjaga konsistensi pengusutan kasus korupsi pasca-pengunduran diri pejabat lama. Kuntadi yang kini juga menjabat Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) wajib mengembalikan keberanian jajaran “Gedung Bundar” agar bertindak tanpa tebang pilih.

Namun, khusus untuk kasus dugaan korupsi dengan tersangka DR dan FA yang diserahkan dari Penyidik Polri, Jaksa Agung menegaskan penanganannya tetap berada di bawah wewenang Tim 9 yang dipimpin oleh JAM Pengawasan Prof. Dr. Rudi Margono.

Di sisi lain, Kabadiklat Harli Siregar diminta memodernisasi kurikulum diklat agar adaptif terhadap teknologi digital dan dinamika hukum global. Untuk Kepala BPA Patris Yusrian Jaya, Burhanuddin menuntut pembuktian nyata dalam pemulihan kerugian negara melalui pengelolaan aset sitaan yang transparan. Terakhir, Staf Ahli Hermon Dekristo diminta aktif menyuplai analisis risiko dan rekomendasi konkret terkait stabilitas politik dan keamanan nasional.

Menutup arahannya, Burhanuddin mengingatkan para anak buahnya untuk menjadi pemimpin yang membumi dan tidak hidup di “menara gading”. Ia meminta mereka rajin turun ke lapangan untuk mendengar dan menyelesaikan kendala staf di tingkat bawah.

“Sumpah jabatan yang diucapkan tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan negara, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ingat! Jangan pernah sekalipun pertaruhkan marwah institusi dan kepercayaan masyarakat hanya demi kepentingan pribadi,” pungkasnya.

Acara ini turut disaksikan oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, Ketua Tim Tenaga Ahli Jaksa Agung Dr. Barita Simanjuntak, pengurus Pusat Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, serta jajaran pejabat Eselon II Kejagung.