Reses di Parit Padang, Firmansyah Levi: Semua Aspirasi Warga adalah Prioritas

Reses di Parit Padang, Firmansyah Levi: Semua Aspirasi Warga adalah Prioritas

DOORSTOP.ID, BANGKA — Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi Partai Golkar, Firmansyah Levi, berkomitmen untuk mengawal seluruh usulan masyarakat tanpa tebang pilih. Hal itu ia sampaikan saat menggelar agenda reses di Vihara Dhammika Kim Hin, Jalan Permai, Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Minggu (23/8/2026) sore.

Sebagai wakil rakyat yang mendapat mandat pada Pemilu 2024 lalu, Firmansyah menilai setiap suara konstituen memiliki nilai yang sama pentingnya untuk dikawal.

“Semua usulan masyarakat semuanya merupakan usulan prioritas bagi kami. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan dengan OPD terkait memilah dan memilih mana yang menjadi prioritasnya,” ujar Firmansyah kepada wartawan usai kegiatan.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Sungailiat ini memanfaatkan momentum turun ke lapangan tersebut untuk mempererat silaturahmi, sekaligus menghimpun kebutuhan pembangunan yang mendesak di tengah masyarakat.

“Kami melakukan reses hari ini untuk menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat terkait pembangunan maupun usulan-usulan yang nantinya dapat diperjuangkan melalui lembaga DPRD,” jelasnya.

Dalam dialog tatap muka tersebut, warga Parit Padang menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan. Keluhan masyarakat mendominasi masalah pemeliharaan sarana prasarana, perbaikan infrastruktur, hingga minimnya fasilitas penerangan atau lampu jalan.

Firmansyah menegaskan bahwa seluruh masukan dari arus bawah ini akan menjadi modal utama dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Bangka. Nantinya, kata dia, semua usulan tersebut akan disodorkan kepada pemerintah daerah melalui perangkat dinas terkait.

“Ada beberapa usulan yang disampaikan, salah satunya terkait pembangunan prasarana dan infrastruktur serta pemeliharaan lampu jalan. Aspirasi ini akan kami godok dalam pokok pikiran DPRD dan nantinya dikoordinasikan dengan Bappeda serta OPD terkait,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini berharap usulan masyarakat bisa lolos ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, ia juga mengingatkan bahwa realisasinya tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran serta skala prioritas pembangunan daerah.

Bagi Firmansyah, reses bukan sekadar gugur kewajiban atau agenda formal kedewanan semata, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang melekat pada fungsi representasi rakyat.

“Harapan kami, yang pertama adalah terjalinnya silaturahmi. Ini juga menjadi beban moral kami untuk menjalankan amanah undang-undang. Reses merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan,” pungkas Firmansyah.