Pemkot Pangkalpinang Targetkan Peringkat Kedua dalam Evaluasi MCP 2024 untuk Tingkatkan Pencegahan Korupsi
- account_circle
- calendar_month Rab, 6 Nov 2024
- visibility 81
- comment 0 komentar
DOORSTOP.ID (PANGKALPINANG) — Kota Pangkalpinang berhasil meraih peringkat ketiga dalam evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dilakukan oleh KPK RI se-Bangka Belitung pada tahun lalu. Untuk tahun ini, Pemkot Pangkalpinang menargetkan peringkat kedua sebagai upaya meningkatkan kualitas pencegahan korupsi di daerahnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, dalam rapat evaluasi MCP di Rumah Dinas pada Selasa (5/11/2024).
Menurut Budi Utama, pencapaian peringkat terbaik memerlukan pemenuhan beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh KPK.
“Pertemuan hari ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa indikator yang masih di bawah 60%. Saya ingin fokus pada nilai-nilai yang belum optimal. Kami ingin mencari tahu apa penyebabnya, apakah karena kurangnya data atau faktor lainnya,” ungkap Budi Utama.
Lebih lanjut, Budi Utama meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang untuk segera melengkapi data yang diperlukan. Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pengunggahan data.
“Jangan sampai terlambat. Jika data sudah terlambat diunggah, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya sudah bertanya kepada Kepala OPD, dan mereka menyanggupi untuk memastikan data tersebut tepat waktu. Jika terlambat mengupload, itu percuma karena nilai yang diberikan akan menjadi nol,” tegasnya.
Budi berharap dengan kerja keras dalam mengumpulkan dan mengunggah data yang tepat, Kota Pangkalpinang bisa meraih hasil yang lebih baik dalam penilaian MCP tahun ini.
“Saat ini penilaian masih berlangsung, maka kami akan terus mengejar data yang diperlukan. Harapan saya, tahun ini kita minimal bisa meraih peringkat kedua. Kalau bisa peringkat pertama, tentu akan sangat luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang, Muhamad Syahrial, menjelaskan bahwa MCP merupakan salah satu alat untuk mendorong pencegahan korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih.
“MCP ini adalah salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui OPD masing-masing dalam upaya mencegah terjadinya korupsi,” pungkasnya.
- Penulis:
