Ucok Oktahaber Tampung Keluhan Warga, dari Krisis Air hingga PPDB Zonasi

Ucok Oktahaber Tampung Keluhan Warga, dari Krisis Air hingga PPDB Zonasi

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ucok Oktahaber, menyerap berbagai aspirasi warga dalam kegiatan reses yang berlangsung di kediamannya, Minggu (13/9/2026). Beberapa hal yang menjadi sorotan utama warga, mulai dari zonasi PPDB, infrastruktur, hingga karut-marut data desil kemiskinan dalam penyaluran beasiswa.

“Alhamdulillah hari ini ramai juga yang hadir. Tadi kita ada beberapa tampungan aspirasi. Pertama, anjuran dari RT Bukit Merapin masalah sumur bor. Kedua, masalah terkait desil-desil itu tadi, dan ketiga masalah zonasi sekolah,” ujar Ucok kepada wartawan.

Terkait keluhan beasiswa, legislator partai Nasdem ini menyoroti data desil yang menentukan kelayakan siswa penerima bantuan beasiswa tersebut. Akibat ketidakakuratan data ini, banyak pelajar yang sebelumnya rutin menerima bantuan kini justru tercoret dari daftar penerima.

“Desil ini kan pengaruh untuk siswa-siswa kita yang menerima. Mereka yang dulunya menerima, sekarang karena adanya perubahan desil, akhirnya banyak yang tidak menerima. Tadi saya jelaskan, masalah desil itu kan kesalahan administrasi dari pusat atau saat masyarakat ditanya saat di sensus,” jelasnya.

Ia menilai proses pendataan di lapangan sering kali tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurutnya, respons warga yang ketakutan atau kurang paham saat disurvei oleh petugas sensus memicu terjadinya kekeliruan input data.

“Jawabannya mungkin ada yang polos, ada yang ketakutan. Administrasi itu kan dikembalikan ke pusat. Karena desil ini kan kadang-kadang pusing kita. Saya dengar di TikTok, anak menteri desilnya 4, sedangkan tukang becak desilnya 10. Jadi saya percaya ada kesalahan administrasi dari pertanyaan ke masyarakat oleh petugas sensus. Zaman sekarang apalagi pengaruh TikTok, mereka ketakutan macam-macam,” beber Ucok.

Kendati duduk di Komisi I yang membidangi sektor pemerintahan, Ucok menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen penuh untuk mengawal isu pendidikan ini ke komisi yang membidanginya demi kepentingan masyarakat.

“Saya jelaskan sekali lagi, Komisi I bukan bidang pendidikan, kami bidang pemerintahan. Komisi yang mengurus bidang pendidikan itu ada Komisi 4. Tapi kami sebagai dewan harus tahu sedikit, biar tidak banyak harus tahu, agar tidak melebar,” tegasnya.

Selain isu pendidikan, warga yang tinggal di kawasan dataran tinggi seperti Bukit Merapin juga mengeluhkan krisis air bersih, terlebih saat memasuki musim kemarau saat ini. Merespons hal tersebut, Ucok memastikan pihak legislatif akan mengupayakan solusi jangka panjang melalui pengalokasian anggaran.

“Untuk keadaan sekarang kan ini kemarau, insyaAllah kita maksimalkan karena memang dibutuhkan di daerah kita ini. Terutama daerah-daerah yang dataran tinggi kayak Bukit Merapin. Tapi karena kita ada ekspansi anggaran, mungkin insyaAllah kita kejar terus di 2027 lah,” tambahnya.

Melalui agenda reses ini, Ucok berharap seluruh keluhan dan masukan dari konstituennya dapat diformulasikan menjadi program kerja nyata pemerintah daerah.

“Harapan ke masyarakat dengan adanya reses ini, ya aspirasi masyarakat itu bisa kami tampung dan kami salurkan. Itulah gunanya reses,” pungkasnya.