Seleksi Administrasi Sekolah Rakyat Dimulai, Mensos: Harus Tercatat di DTSEN dan Masuk Desil 1

Seleksi Administrasi Sekolah Rakyat Dimulai, Mensos: Harus Tercatat di DTSEN dan Masuk Desil 1

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memulai tahap seleksi administrasi bagi calon siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menegaskan, seluruh calon siswa wajib terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan tergolong dalam desil 1 yakni kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

“Proses seleksi administrasi bagi calon siswa Sekolah Rakyat di daerah telah dimulai. Hari ini kami telah mengunjungi salah satu calon siswa di Bandar Lampung,” ujar Saifullah, saat kunjungan kerjanya di Lampung Selatan, pada Senin (12/5/2025), seperti dikutip dari Antara.

Setelah calon siswa tercatat dalam DTSEN, lanjut dia, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama Dinas Sosial kabupaten/kota dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa.

Jika seluruh proses administrasi dan survei lapangan rampung serta disetujui, kepala daerah akan menandatangani pengesahan dan meneruskannya ke Kemensos. Dengan begitu, calon siswa dapat resmi ditetapkan sebagai peserta Sekolah Rakyat.

“Dalam proses perekrutan siswa, calon siswa yang sudah lulus seleksi administrasi dan survei lapangan akan menjalani pemeriksaan kesehatan, lalu melanjutkan ke tahap penerimaan seperti biasa,” jelasnya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026.

Berbeda dari sekolah reguler di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Kemensos yang memberikan layanan pendidikan gratis, termasuk asrama, seragam, dan makan.

Tiga jenjang pendidikan akan dibuka, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan standar kurikulum nasional. Namun, program ini juga menyisipkan kurikulum khusus yang menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan hidup.

“Tidak ada tes akademik. Hanya seleksi administrasi dan pemeriksaan kesehatan,” kata pria yang sering disapa Gus Ipul itu.

Ia menambahkan, pembelajaran akan diawali dengan pengenalan metode pendidikan Sekolah Rakyat, penguatan dasar untuk Bahasa Inggris dan Matematika, sebelum proses belajar reguler dimulai.

“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyusun kurikulumnya,” imbuhnya.

Hingga kini, Kemensos mencatat telah ada 211 titik lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, 45 lokasi siap digunakan untuk tahap awal pada Juli 2025.

“Sedangkan 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama pada Juli 2025 adalah aset milik Kemensos,” kata Saifullah dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025) yang lalu.

Lokasi siap pakai itu mencakup 33 sentra, 6 balai, 4 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), satu Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos), dan satu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Profesi (Pusdiklatprof).

Salah satunya adalah Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) di Bekasi. Selain itu, dua perguruan tinggi juga telah mengusulkan lokasi.

Disebutkan Syaifullah, pihaknya tetap membuka peluang bagi instansi atau pihak lain untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat ini, guna menjangkau lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.