DPRD Babel Serahkan Laporan Hasil Reses dari Tujuh Dapil, Gubernur Absen di Paripurna
- account_circle admin
- calendar_month Jum, 23 Mei 2025
- visibility 123
- comment 0 komentar
DPRD Babel Serahkan Laporan Hasil Reses dari Tujuh Dapil, Gubernur Absen di Paripurna
DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tetap menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun sidang I, Jumat (23/5/2025), meski Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hadir dalam forum resmi tersebut.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta. Dalam sidang tersebut, laporan dari tujuh daerah pemilihan (dapil) diserahkan langsung kepada pimpinan sidang tanpa dibacakan secara rinci.
“Penyerahan laporan ini sudah menjadi kebiasaan. Karena dokumennya cukup tebal, tidak dibacakan secara utuh. Hal serupa juga dilakukan pada paripurna sebelumnya,” ujar Edi kepada wartawan usai sidang.
Edi menjelaskan, bahwa laporan reses berisi berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan pembangunan, sosial, hingga ekonomi. Di antara isu yang paling mencuat adalah meningkatnya angka pengangguran dan penurunan kesejahteraan masyarakat.
“Angka pengangguran yang tinggi dan menurunnya taraf hidup warga menjadi perhatian serius. Kami mendorong pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret,” tegasnya.
Rapat Paripurna sempat tertunda dua kali karena menunggu kehadiran kepala daerah. Namun, pimpinan DPRD memutuskan untuk melanjutkan sidang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas konstitusional.
“Ini hari terakhir untuk penyampaian hasil reses. Kita tidak bisa menunda terus. Apresiasi harus diberikan kepada anggota dewan yang telah bekerja menjaring aspirasi masyarakat,” ungkap Edi.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran perwakilan eksekutif dalam setiap forum resmi DPRD. Menurutnya, absennya gubernur maupun pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mengganggu harmonisasi kerja antara legislatif dan eksekutif.
“Kami telah mengimbau OPD agar menghormati forum-forum resmi DPRD. Kehadiran mereka menunjukkan penghargaan terhadap proses demokrasi,” ujarnya.
Meski menyayangkan ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur, Edi menegaskan pihaknya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Rapat ini bukan untuk kepentingan pribadi atau politik, tapi demi masyarakat. Tidak adil jika batal hanya karena kepala daerah tak hadir,” tutupnya.
- Penulis: admin
