Hormat Digital, Kepercayaan Manual

Hormat Digital, Kepercayaan Manual

Oleh: Yudhistira Jaya Suprana (Warga Negara Indonesia yang Hidup di Media Online DOORSTOP ID)

Perayaan Hari Bhayangkara ke-79 mungkin akan dikenang bukan karena lonjakan reformasi pelayanan kepolisian, tetapi karena barisan robot berseragam yang berdiri kaku memberi hormat.

Sebanyak 30 robot, yang terdiri dari 10 robot humanoid, 13 robodog dan 7 robot penjinak bom, ditampilkan dalam parade resmi di Monas, Jakarta, pada 1 Juli 2025 lalu.

Momen itu, disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran pejabat negara dan publik yang dibuat takjub oleh irama teknologi yang tampil begitu futuristik.

Polri sendiri menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi smart policing, sebuah pendekatan yang memadukan pemanfaatan teknologi untuk mendukung tugas pelayanan publik dan keamanan.

Mengutip dari laman Tirto.id (1/7/2025), Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, menjelaskan bahwa robot-robot tersebut, masih dalam tahap uji coba dan akan menjalani tiga tahapan pengembangan hingga dapat diterapkan di lapangan secara bertahap, termasuk dalam pelayanan Samsat, SPKT dan patroli umum.

Sebagai inovasi, hal ini memang pantas diapresiasi. Namun publik tak bisa begitu saja melupakan persoalan lama yang hingga kini masih jadi pekerjaan rumah Polri.

Di balik euforia parade robot, muncul suara-suara sinis di ruang publik. Banyak yang mempertanyakan efektivitas robot jika pelayanan dasar seperti pengurusan surat kehilangan, penanganan kasus kekerasan, hingga tindak lanjut aduan masyarakat masih tersendat.

Komentar warganet bahkan langsung membanjiri kanal YouTube resmi milik Divisi Humas Polri. Mengutip kolom komentar dalam video “HUT Bhayangkara ke-79: Robot Polisi Hadir di Monas” yang diunggah di kanal Tribrata TV (1/7/2025).

Beberapa pengguna menanggapi parade robot dengan nada getir. Seorang pengguna menulis;

“Robotnya keren, tapi bikin surat kehilangan masih disuruh bolak-balik.”

Komentar lainnya lebih tajam:

“Lapor kekerasan malah diminta mediasi, ini robot buat apa?”

Pernyataan itu bukan sekadar keluhan spontan, melainkan cerminan skeptisisme publik terhadap prioritas Polri.

Kritik seperti ini, meski terdengar nyinyir, menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak teknologi. Mereka hanya lelah melihat inovasi yang tak menyentuh akar persoalan.

Survei dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Mei 2025 memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 73,2 persen.

Mengutip laporan Kompas.com pada (28/5/2025) lalu, survei ini melibatkan 1.200 responden secara nasional dengan margin of error ±2,9 persen. Polri memang menunjukkan kemajuan, tetapi masih tertinggal dari institusi lain seperti TNI (93 persen) dan Presiden (85 persen).

Angka-angka ini cukup untuk menjadi cermin, bahwa teknologi mungkin membuat citra lebih terang, tapi tidak selalu memperdalam kepercayaan.

Robot memang tak pernah tidur, tak minta uang bensin dan tak pernah meminta “uang rokok”. Tapi robot tidak bisa mendengarkan curhat korban kekerasan, tidak bisa memahami trauma dan tak mungkin menjemput laporan warga ke pelosok. Robot bisa disetel, namun sayangnya, rasa keadilan tidak demikian.

Jika robot hanya digunakan sebagai alat seremonial, maka publik akan menganggapnya sekadar alat pencitraan. Masyarakat ingin perubahan yang nyata, yang bisa dirasakan, bukan sekadar disaksikan.

Mengacu dari pernyataan Irwasum Polri tadi, sudah benar robot-robot itu ditempatkan di titik-titik pelayanan publik yang membutuhkan efisiensi dan transparansi seperti SPKT, Samsat, hingga pos pengaduan kekerasan berbasis gender.

Yaa sebagai masyarakat, kita semua tinggal menunggu, kapan itu semua akan terealisasi. Semoga, rencana tak menjadi wacana.

Kemudian, ada lagi hal yang lebih penting dari sekadar kehadiran robot, yakni pembenahan karakter dan etika polisi manusia. Memang itu merupakan hal kecil bagi sebagian orang.

Namun, sebelum fasih berbicara soal algoritma dan kecerdasan buatan, Polri tentunya perlu memastikan bahwa polisi yang bernyawa, sudah benar-benar bekerja dengan nurani.

Mengutip kembali penjelasan Dedi Prasetyo di Tirto.id, kehadiran robot bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk melengkapi.

Sebagai penulis, jujur saja saya kagum dengan langkah Polri ini. Tapi kekaguman, tidak boleh membuat kita lupa pada kenyataan.

Inovasi teknologi bukanlah pencapaian tertinggi jika rasa aman dan keadilan belum hadir secara merata. Sebab, robot bisa memberi hormat, tapi hanya manusia yang bisa membuat rakyat merasa dihormati.