APBD Perubahan 2025, DPRD dan Pemprov Babel Pangkas Belanja hingga 17 Persen

APBD Perubahan 2025, DPRD dan Pemprov Babel Pangkas Belanja hingga 17 Persen

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama DPRD Babel menyepakati langkah efisiensi dengan memangkas belanja daerah hingga 17 persen dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menjelaskan bahwa pemangkasan belanja dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah yang belum optimal. Pendapatan daerah yang tidak mencapai target memaksa pemerintah untuk melakukan rasionalisasi anggaran.

“Karena ini perubahan, dan juga mengingat kondisi keuangan, berdasarkan KUA-PPAS kemarin sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah. Hanya penyesuaian dengan kondisi fiskal Bangka Belitung,” kata Eddy kepada wartawan, usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD 2025, pada Kamis (31/7/2025).

Menurutnya, salah satu dampak dari penyesuaian ini adalah pengurangan belanja pegawai, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan operasional pemerintah daerah.

“Pendapatan kita belum mencapai target, terutama dari sektor fiskal. Jadi ada belanja-belanja pemerintah, termasuk juga belanja pegawai yang harus dikurangi. Mungkin berkurang sekitar 17 persen dari semuanya, dibandingkan dengan APBD induk,” ungkapnya.

Meski angka pastinya belum ditetapkan, Eddy mengatakan DPRD akan membahas detail pemangkasan tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk menyesuaikan dengan data pendapatan yang sudah final.

Selain pengurangan belanja, DPRD dan Pemprov juga menyepakati percepatan pembangunan rumah sakit spesialis sebagai salah satu program prioritas yang akan masuk dalam APBD Perubahan 2025. Rumah sakit ini dirancang untuk fokus menangani penyakit stroke dan jantung.

“Kita ingin percepatan pembangunan rumah sakit khusus secara spesialis, rumah sakit yang unggul dalam menangani stroke dan jantung. Ini sudah menjadi program unggulan dari gubernur,” terang Eddy.

Ia menambahkan, pemilihan lokasi rumah sakit akan mempertimbangkan aksesibilitas, terutama kedekatan dengan jalur keluar masuk bandara untuk mempercepat proses evakuasi medis bila diperlukan.

Di sisi lain, pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tetap menjadi perhatian. Eddy mengungkapkan, saat ini masih ada dukungan stimulan dari pemerintah pusat, namun ke depan daerah harus siap membiayai secara mandiri.

“Beberapa waktu ke depan ini ada stimulan dari pusat berkaitan dengan pemenuhan biaya P3K yang baru dilantik. Tapi setelah itu tentu daerah harus menyiapkan sendiri. Kita sudah berkomitmen untuk mengangkat honorer menjadi P3K, maka anggarannya harus kita siapkan,” tandasnya.