Beri Pengarahan di Kalsel, Menteri Nusron Minta Jajaran Atasi Gap dalam Sertifikasi Tanah
- account_circle admin
- calendar_month Jum, 1 Agu 2025
- visibility 154
- comment 0 komentar
Beri Pengarahan di Kalsel, Menteri Nusron Minta Jajaran Atasi Gap dalam Sertifikasi Tanah
DOORSTOP.ID, BANJARBARU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti adanya kesenjangan antara jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dan yang telah bersertifikat.
Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), ia menyebut kendala itu kerap terjadi akibat beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus ditanggung masyarakat saat proses sertifikasi.
“Masih ada gap antara yang memiliki sertifikat dan yang terdaftar. Yang bersertifikat 59,59%, yang terdaftar 66,4%. Artinya ada orang yang sudah ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), begitu mau disertifikatkan harus bayar BPHTB (karena tak mampu) jadinya mandek,” ujar Menteri Nusron, di Kota Banjarbaru, Kamis (31/07/2025).
Melihat hal itu, Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya kemampuan dalam membaca dan menindaklanjuti data tersebut secara bijak.
Ia menilai, perbedaan sekitar 7,4% itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menghambat percepatan program sertipikasi secara nasional.
“Kita harus cerdas dan mampu dalam melihat data. Bagaimana cara mengatasinya? Mau tidak mau, Bapak/Ibu harus berkolaborasi dengan bupati, wali kota setempat. Minta keringanan BPHTB,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri Nusron mengajak seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah untuk menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar proses sertifikasi tidak terhenti hanya karena kendala administrasi fiskal, khususnya BPHTB yang nilainya sering memberatkan masyarakat.
Soal kolaborasi, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz, mengaku bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan.
Ia sepakat, kolaborasi memiliki peran krusial dalam mendorong percepatan berbagai program pertanahan, khususnya di Kalsel.
Pada kesempatan ini, Menteri Nusron juga menandatangani prasasti Gedung Arsip Kanwil BPN Provinsi Kalsel.
Ia didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito. (GE/JM/YZ)
Sumber: Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN
- Penulis: admin
