Absen di Paripurna DPRD, Gubernur Kepulauan Babel Hadiri dan Terima SPM Award dari Kemendagri?

Absen di Paripurna DPRD, Gubernur Kepulauan Babel Hadiri dan Terima SPM Award dari Kemendagri?

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, diketahui absen dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Babel yang digelar baru-baru ini.

Berdasarkan pantauan redaksi, absen-nya Hidayat Arsani diduga karena menghadiri acara penyerahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Pantauan pada Jumat (23/5/2025) malam menunjukkan akun Instagram @hidayatarsani.official mengunggah sebuah video berdurasi 1 menit 11 detik, sekitar lima jam sebelum berita ini ditulis.

Dalam video itu, tampak Hidayat Arsani bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tampak pula dalam video itu, mantan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel, Safrizal ZA.

Unggahan tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih Juara II dalam Kategori Daerah Kepulauan Berkinerja Terbaik Tahun Anggaran 2024.

“Terima kasih kepada pemerintah pusat telah memberikan kita hadiah nomor dua, mudah-mudahan kita tahun depan nomor satu. Mari para PNS dan masyarakat untuk bekerja lebih baik,” ujar Hidayat Arsani dalam video tersebut.

Selain pernyataan Gubernur, video tersebut juga menampilkan narasi yang menekankan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak.

“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Gubernur Bangka Belitung menerima penghargaan Juara II dari Kementerian Dalam Negeri dalam kategori Daerah Kepulauan Berkinerja Terbaik,” tulisnya.

“Prestasi ini bukan hanya milik pemerintah, tapi milik kita semua. Ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen, Bangka Belitung mampu bersaing dan menjadi yang terbaik di antara provinsi-provinsi kepulauan di Indonesia,” imbuhnya.

“Kami akan terus berbenah, terus melayani, dan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Karena bagi kami, prestasi hanyalah awal – tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya lagi.

Sebagai informasi, SPM Award merupakan bentuk apresiasi dari Kemendagri kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan standar pelayanan minimal di wilayah masing-masing.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut mengenai ketidakhadiran Gubernur dalam agenda paripurna DPRD.

Rapat Paripurna Tetap Berlanjut

Sebelumnya, DPRD Kepulauan Babel menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun sidang I, pada Jumat (23/5/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta. Rapat tersebut sempat tertunda dua kali karena menunggu kehadiran kepala daerah.

Namun, pimpinan DPRD memutuskan untuk melanjutkan Paripurna sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas konstitusional.

“Ini hari terakhir untuk penyampaian hasil reses. Kita tidak bisa menunda terus. Apresiasi harus diberikan kepada anggota dewan yang telah bekerja menjaring aspirasi masyarakat,” ungkap Edi, dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga menyoroti pentingnya kehadiran perwakilan eksekutif dalam setiap forum resmi DPRD.

Menurutnya, absennya gubernur maupun pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mengganggu harmonisasi kerja antara legislatif dan eksekutif.

“Kami telah mengimbau OPD agar menghormati forum-forum resmi DPRD. Kehadiran mereka menunjukkan penghargaan terhadap proses demokrasi,” ujarnya.

Meski menyayangkan ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur, Edi menegaskan pihaknya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Rapat ini bukan untuk kepentingan pribadi atau politik, tapi demi masyarakat. Tidak adil jika batal hanya karena kepala daerah tak hadir,” tutupnya.