Banggar DPRD Babel dan Eksekutif Bahas Efisiensi Anggaran: Rp273 Miliar Dikompensasi, Royalti Timah Jadi Solusi Utama

Banggar DPRD Babel dan Eksekutif Bahas Efisiensi Anggaran: Rp273 Miliar Dikompensasi, Royalti Timah Jadi Solusi Utama

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya meminta pihak eksekutif mengusulkan pemotongan atau pemangkasan APBD sebesar Rp273 miliar, menyusul ketidaksesuaian antara pendapatan dan alokasi anggaran yang telah disahkan.

Hal itu diungkapkannya, usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama pihak eksekutif, di ruang rapat Banggar DPRD Babel, Senin (5/5/2025).

“Jadi hari ini intinya meminta pihak eksekutif mengusulkan pemotongan atau pemangkasan Rp273 miliar terhadap APBD yang kita sahkan karena pendapatan tidak terakomodir. Tetapi, alhamdulillah kita sudah punya solusi,” ujar Didit kepada wartawan.

Dari jumlah tersebut, Didit menjelaskan, sebesar Rp73 miliar diperoleh dari hasil pembahasan antara komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja mereka. Angka ini sudah masuk dalam sistem Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan, lanjutnya, untuk sisa Rp200 miliar itu akan ditutup dari beberapa sumber. Salah satunya berasal dari kenaikan pendapatan royalti timah sebesar Rp106 miliar.

“Kenaikan itu disampaikan oleh Bapak Direktur Operasional PT Timah. Beliau mengatakan, insyaaAllah, negara mendapat Rp590 miliar. Sedangkan Babel mendapatkan 18 persen atau setara dengan Rp106 miliar,” jelas Didit.

Adapun sisa Rp94 miliar lainnya, kata Didit, berasal dari berbagai pos, antara lain pemutihan pajak kendaraan, pajak penggunaan air bawah tanah, serta pajak wajib pungut (wapung) dari bahan bakar kendaraan bermotor.

Tak hanya itu, ia juga menyebutkan efisiensi juga diperoleh dari sisa anggaran pelaksanaan Pilkada, yang mencapai Rp41,5 miliar. Rinciannya, penghematan dari KPU sebesar Rp37 miliar dan Bawaslu Rp4,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, terang Didit, Rp6 miliar akan dialokasikan untuk membantu pelaksanaan Pilkada ulang di Agustus mendatang, masing-masing untuk Kabupaten Bangka sebesar Rp3,5 miliar dan Kota Pangkalpinang sebesar Rp2,5 miliar.

“Mengapa Bangka lebih besar? Karena letak geografisnya lebih luas,” tambahnya.

Meski demikian, Didit menekankan pentingnya pencairan dana royalti timah dalam waktu dekat. “Komisi II akan mempertanyakan kapan uang Rp106 miliar dari royalti timah itu cair. Kalau harus disalurkan bulan ini, ya harus disalurkan bulan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afriyanto, menyatakan bahwa pihak eksekutif siap menindaklanjuti keputusan rapat bersama Banggar dan TAPD ini.

“Kita akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan rapat Banggar-TAPD hari ini. Salah satunya yang akan kita lakukan adalah membuat edaran dari Gubernur kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan TPP,” terang Fery.

Fery juga menegaskan, bahwa pembayaran TPP akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.

“Ini yang diputuskan, untuk menunda membayar full. Kita akan bayar sesuai dengan kondisi keuangan kita saat ini. Dan bila nanti keuangan kita kembali membaik, untuk pendapatan daerah kita, kita akan kembalikan hak-hak TPP pegawai kita,” tandasnya.