DPRD Babel Minta Data Desil Di-lock Sementara, Jangan Sampai Jadi Polemik Baru

DPRD Babel Minta Data Desil Di-lock Sementara, Jangan Sampai Jadi Polemik Baru

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan sementara penggunaan data desil kesejahteraan sosial saat ini. Desakan ini diungkapkan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, setelah pihaknya menemukan karut-marut pendataan di lapangan yang memicu polemik di masyarakat.

Didit menilai, ketidakakuratan data terjadi karena instansi vertikal yang melakukan pendataan sama sekali tidak melibatkan pemerintah desa yang lebih memahami kondisi riil warga.

“Jadi hasil pertemuan ini kan wewenang pemerintah pusat. Jadi sumber data itu memang daripada kita. Ternyata, pendataan yang dilakukan oleh beberapa instansi itu tidak melibatkan pemerintahan desa. Sehingga tidak begitu akurat,” ujar Didit usai menggelar audiensi bersama sejumlah pihak terkait di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini membeberkan sejumlah kejanggalan fatal yang ditemukan dalam salinan data dari pusat. Logika penentuan status kesejahteraan masyarakat dinilai terbalik dan melukai rasa keadilan. Bahkan, ia menambahkan kasus ekstrem yang ia ketahui sendiri di lapangan.

“Yang kedua, pada saat data dikelola oleh pemerintah pusat, ini tidak sesuai fakta di lapangan. Contoh, misalnya ada orang tidak punya rumah, usia hampir 70 tahun, tidak ada kerjaan, itu masuk desil 7. Tapi ada yang punya dua mobil, punya usaha, masuk desil 2. Dan itu diakui seluruh Kepala Desa dan BPD se-Bangka Belitung. Dan itu juga ternyata diakui oleh BPS juga,” papar Didit.

Menyikapi temuan krusial tersebut, Didit menegaskan DPRD Babel mengambil langkah cepat. Pihaknya bersama jajaran pemerintah daerah dan kepala desa akan langsung bertolak ke Jakarta untuk memprotes sistem pendataan ini ke sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

“Maka DPRD bersama pemerintah kabupaten kota, provinsi maupun para Kepala Desa, BPD akan segera berkoordinasi kepada BPS Pusat, Kementerian Sosial, Bappenas, dan instansi-instansi yang lainnya,” tegasnya.

Selain koordinasi langsung, DPRD Babel juga meminta Gubernur Babel segera mengirimkan surat resmi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat agar data yang ada saat ini dibekukan atau di-lock untuk sementara waktu.

“Yang kedua, kita minta kepada Bapak Gubernur mengirim surat kepada BPS Pusat untuk dilock dulu. Artinya data ini jangan digunakan dulu sementara. Karena mengapa, jika digunakan ini akan memperpanjang permasalahan. Dan ini terjadi seluruh Indonesia. Bukan hanya Bangka Belitung, akan tetapi DPRD Bangka Belitung merespons ini supaya tidak ada masalah di lapangan terhadap masalah ini. Dan kita minta supaya ke depannya pemerintah desa dilibatkan,” cetus Didit.

Ia mengingatkan, indikator kemiskinan dan kesejahteraan di setiap wilayah tidak bisa disamaratakan secara kaku. Berdasarkan penjelasan dari pihak BPS, terdapat 41 variabel untuk menentukan status desil seseorang. Namun, Didit menilai variabel tersebut gagal memotret realitas karena mengabaikan standar hidup dan komponen lokal di daerah luar Pulau Jawa.

“Contoh misalnya, di Pulau Jawa, kategori sejahtera itu beda dengan Bangka Belitung. Kalau di Pulau Jawa itu mungkin bisa jadi Rp300 ribu, tapi di Bangka Belitung harus Rp700 ribu dikatakan sejahtera. Ini kan jauh. Maksudnya kita mengusulkan agar, silakan variable 41 tetap tapi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan juga. Ada situasi kondisi di masing-masing provinsi atau daerah itu berbeda,” kata Didit lagi.

DPRD Babel menuntut agar pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk ikut menentukan indikator kelayakan tersebut, serta wajib melibatkan otoritas desa dalam pembaruan data ke depan.

“Nah ini yang akan kita masuk ke pusat. Bahwa ada wewenang dari pusat, tapi diberi ruang juga kepada daerah setempat untuk menentukan itu juga. Sehingga nanti ini bisa mengurangi pemasalahan,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai tingkat akurasi data saat ini, Didit kembali menegaskan bahwa sistem tersebut mendesak untuk dievaluasi total sebelum memicu konflik sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.

“Desil saat ini kan dikatakan akurasinya kurang begitu tajam. Maka perlu pembaruan, perlu revisi. Sebelum ini revisi, kita mengusulkan ini. Tolong dilock dulu. Menunggu hasil revisi daripada pemerintah desa seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan BPS dan instansi-instansi yang lainnya. Kalau ini tetap digunakan, maka ini tidak akan pernah selesai, akan timbul polemik baru,” pungkas Didit.