Me Hoa Soroti Kelemahan Layanan BPJS dan Dorong Perbaikan Sistem Kesehatan

Me Hoa Soroti Kelemahan Layanan BPJS dan Dorong Perbaikan Sistem Kesehatan

DOORSTOP.ID, BANGKA TENGAH — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Me Hoa, menyoroti berbagai persoalan layanan kesehatan saat menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Sabtu (24/5/2025) di Desa Beluluk, Bangka Tengah.

Ia menilai, pengaduan masyarakat soal BPJS masih tinggi, mulai dari status kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif hingga prosedur pelayanan yang membingungkan.

“Pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memang sudah memberikan pelayanan. Tapi kenyataannya masih banyak kekurangan. Buktinya, pengaduan masyarakat soal BPJS masih tinggi. Ada yang BPJS-nya tiba-tiba nonaktif tanpa sepengetahuan, lalu panik saat di rumah sakit. Ini tentu tidak boleh terus dibiarkan,” ujar Me Hoa, kepada wartawan usai acara.

Menurutnya, rumah sakit harus memiliki sistem pendaftaran yang mampu menyelesaikan masalah administrasi BPJS tanpa harus menghubungi instansi luar. Ia juga menekankan, pentingnya pelayanan tanpa menanyakan biaya terlebih dahulu, khususnya dalam kondisi darurat.

“Kadang-kadang psikologis pasien terganggu karena ditanya biaya dulu. Apalagi untuk kasus kecelakaan atau gawat darurat. Pelayanan seperti ini harus diperjelas. Jangan sampai ada diskriminasi,” tuturnya.

Selain itu, Me Hoa menilai penerapan Universal Health Coverage (UHC) belum berjalan maksimal. Ia mendorong agar peserta BPJS, terutama dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), bisa langsung aktif tanpa prosedur yang berbelit.

Disamping itu, ia juga menyoroti kurangnya edukasi kepada masyarakat soal hak dan prosedur layanan BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, Me Hoa turut menyoroti penanganan pasien gangguan jiwa. Meski pemerintah telah bermitra dengan Apotek Cosmas untuk distribusi obat di berbagai daerah, tantangan justru muncul dari sisi keluarga pasien.

“Mereka harus tahu, untuk kasus gawat darurat tidak perlu rujukan. Rawat jalan iya, tapi kalau darurat harus langsung bisa dilayani,” katanya.

“Kadang keluarga tidak bisa memastikan pasien minum obat. Padahal kualitas obatnya sama, tak harus ke RSJ. Ini jadi PR kita juga,” imbuhnya.

Sementara di bidang SDM, Me Hoa mendorong adanya penambahan formasi dokter, terutama PNS, guna mengantisipasi kekosongan layanan saat tenaga medis cuti.

“Kadang dokter cuti atau ibadah, itu hak mereka. Tapi kita butuh sistem cadangan. Jangan sampai pelayanan terganggu. Saya berharap gubernur yang baru bisa alokasikan anggaran khusus untuk SDM kesehatan, termasuk tenaga medis,” tegasnya.

“Saya berharap, melalui sosper ini, masyarakat jadi semakin paham soal apa saja hak-haknya dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih adil dan efisien,” tutupnya.