Pemkot Pangkalpinang Pacu Transformasi Digital dan Penguatan Hukum Koperasi Lokal

Pemkot Pangkalpinang Pacu Transformasi Digital dan Penguatan Hukum Koperasi Lokal

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang memacu transformasi digital dan penguatan hukum koperasi lokal agar mampu bersaing di era modern.

Langkah strategis ini, disampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Koperasi se-Kota Pangkalpinang di Balai Besar Betason, Gedung Tudung Saji, Kantor Wali Kota, Kamis pagi (15/7/2026).

Saat membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dessy menegaskan bahwa tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” menjadi komitmen nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat. Pemerintah pusat, kata dia, kini tengah membidik digitalisasi massal melalui Program Presiden Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.

Menurut perempuan yang akrab disapa Cece Dessy itu, inovasi teknologi ini wajib berjalan beriringan dengan kepastian hukum demi menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat luas.

“Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun koperasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujar Dessy.

Ia juga menmmbahkan, instansi terkait harus siap mengawal ekosistem ini melalui penguatan aspek hukum, pembentukan badan hukum yang sah, serta mendorong tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin, membeberkan rencana teknis pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Yasin menegaskan bahhwa koperasi ini dirancang spesifik untuk menjawab karakteristik wilayah perkotaan.

“Koperasi Merah Putih di Pangkalpinang akan berfokus pada sektor perdagangan dan jasa,” kata Yasin kepada wartawan.

Dalam operasional harian, koperasi ini ditargetkan mampu menyediakan kebutuhan pokok warga berupa gerai sembako serta penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Dalam proses pembentukan dan penyediaan lahan, Pemkot Pangkalpinang menggandeng Kodim setempat sebagai rekan kerja strategis. Pihak TNI akan memberikan asistensi dalam pembangunan fisik koperasi hingga koordinasi pengadaan lahan. Langkah ini diambil karena ketersediaan lahan di tingkat desa dan kelurahan sejauh ini menjadi tantangan utama pemerintah daerah.

Meskipun melibatkan institusi militer, Yasin meluruskan tata kelola pengawasan kelembagaan. Di mana, lanjut dia, pengawasan operasional murni dipegang oleh pengawas internal koperasi, bukan oleh pihak Kodim. Koperasi ini juga akan sepenuhnya dioperasikan oleh warga setempat yang saat ini sedang menjalani proses pendidikan dan pelatihan intensif untuk disiapkan menjadi manajer profesional.

“Koperasi harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat agar kinerjanya lebih efektif. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, sistem transaksi koperasi ini nantinya juga salah satunya akan langsung terhubung dengan sistem pembayaran digital,” pungkas Yasin.

Di akhir acara, Pemkot Pangkalpinang menyerahkan Sertifikat Penghargaan kepada Koperasi yang Aktif dan Kooperatif sebagai motivasi kepada para pengurus koperasi di Pangkalpinang.