Wagub Babel Hellyana, Desak Perhatian Khusus Sektor Perkebunan ke Kementan RI

Wagub Babel Hellyana, Desak Perhatian Khusus Sektor Perkebunan ke Kementan RI

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, mendorong perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan di Babel.

Hal ini ia sampaikan langsung saat melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Kamis (13/6/2025) lalu, dan diterima langsung oleh Direktur Hilirisasi Perkebunan, Haris.

Dalam pertemuan itu, Hellyana membahas empat poin penting yang menjadi fokus pembangunan sektor perkebunan di Bangka Belitung. Mulai dari permasalahan kewajiban perusahaan dan perizinan, permohonan peningkatan kuota beasiswa yang sebelumnya hanya 127 penerima, hingga pengembangan produksi sagu dan kebutuhan mendesak akan pupuk subsidi, khususnya bagi komoditas sawit, lada, dan karet.

Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas kebun masyarakat sekitar yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan perkebunan sawit.

“Fasilitasi kebun masyarakat sekitar ini harus menjadi perhatian serius, karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan warga yang tinggal dekat wilayah operasional perusahaan,” tegas Hellyana.

Isu hilirisasi lada putih juga mendapat sorotan tajam dari Hellyana. Ia menyayangkan tidak adanya pabrik pengolahan lada di Bangka Belitung, padahal daerah ini dikenal sebagai penghasil lada berkualitas.

“Kita harus lebih mensosialisasikan lada, karena lada merupakan kekayaan intelektual Bangka Belitung yang sudah terdaftar di Kemenkumham dan seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih spesifik,” ungkapnya.

Hellyana menyambut baik program Kementerian Pertanian yang mengalokasikan pembagian kebun lada seluas 100 ribu hektare, dengan prioritas kepada Provinsi Lampung dan Bangka Belitung. Namun, ia berharap realisasi program ini bisa segera terlaksana.

“Bismillah, semoga ini bisa terealisasi pada 2026. Sebenarnya program ini direncanakan berjalan tahun 2025, namun tertunda karena efisiensi dan fokus Kementan pada petak sawah. Penataan kebun sagu juga akan menjadi target,” jelasnya.

Terkait persoalan legalitas kebun sawit yang berada di kawasan hutan, Hellyana berharap bisa diselesaikan melalui kebijakan nasional.

“Semoga bisa diselesaikan melalui Inpres, terkait pengawasan lahan oleh Satgas Terpadu Kawasan Hutan (TKH), dan dikelola oleh BUMN maupun BUMD,” ujarnya.

Ia juga menilai program Kementan mengenai perbaikan tata kelola sawit, penertiban status lahan, hingga pemberian insentif harus dimanfaatkan maksimal oleh Babel.

“Program-program seperti pelatihan pengelolaan perkebunan harus diarahkan langsung ke masyarakat, agar dampaknya merata,” kata Hellyana.

Menutup pertemuan itu, Hellyana juga menyampaikan dukungannya terhadap penguatan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari kontribusi Babel dalam sektor perkebunan, khususnya komoditas sawit dan lada.