Kisruh Gubernur dan Wagub Babel, Abie Ridwansyah: Keluhan Wagub Terlalu Berlebihan

Kisruh Gubernur dan Wagub Babel, Abie Ridwansyah: Keluhan Wagub Terlalu Berlebihan

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG – Pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana, yang mengeluhkan soal pembatasan ruang geraknya oleh Gubernur Hidayat Arsani, menjadikan kisruh politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kian memanas.

Hellyana yang terkesan menunjukkan dirinya terzolimi dan terdiskreditkan, memicu reaksi keras dari Ketua Tim Publikasi Pemenangan “Berdaya” Hidayat Arsani – Hellyana, Abie Ridwansyah. Ia menilai, keluhan Hellyana terlalu berlebihan dan jauh dari kebenaran.

Selain memunculkan berbagai pertanyaan krusial dari masyarakat, kata Abie, pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa Hellyana lah yang membangun “dinding” dan menutup diri, seolah melangkah tanpa berkoordinasi dengan Gubernur untuk memastikan keselarasan dan efektivitas tugas.

“Keluhan Wagub terlalu berlebihan. Dirinya merasa terzolimi itu tidak benar. Saya menilai apa yang saya rasakan sebelumnya,” ungkap Abie dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Sabtu (12/7/2025) malam.

“Apa yang beliau (Hellyana-red) rasakan saat ini adalah hasil dari masa kampanye sebelum pemilihan hingga sekarang. Saat itu, dirinya sempat ingin mundur dari posisi Wagub mewakili Bapak Hidayat Arsani. Ini terjadi tepat menjelang pilgub, maksudnya apa?,” imbuhnya.

Abie menyebut, dugaan bahwa Hellyana mencoba menciptakan ‘matahari kembar’ di Pemprov Babel menjadi salah satu penyebab ketegangan. Hal itu, lanjut Abie, memicu ketidaksetujuan Hellyana untuk diatur, termasuk dalam hal perjalanan dinas (Perjadin).

Hellyana, kata Abie lagi, merasa tidak perlu meminta izin atau persetujuan dari Gubernur. Padahal, kata Abie melanjutkan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan jelas menyebutkan bahwa Wagub adalah pembantu Gubernur.

“Di dewan, perjadin itu perlu izin dari pimpinan dewan. Sama halnya dengan Wagub yang juga harus mendapatkan izin dari Gubernur,” ujarnya.

Abie menceritakan, sejak masa kampanye hingga pemerintahan Hidayat-Hellyana berjalan, ia mengaku kesulitan menghubungi Hellyana untuk bersinergi dalam hal publikasi demi kelancaran informasi publik.

“Beliau (Hellyana-red) yang menutup diri, kok beliau yang merasa dibatasi. Beberapa kali saya menghubungi beliau, dari sejak kampanye hingga menjabat, tidak pernah ada respons, padahal saya ingin memastikan perjalanan pemerintahan ini berjalan baik dan diketahui publik,” ungkapnya.

Tak berhenti disitu, Abie juga menyinggung dugaan bahwa Hellyana tidak serius mendampingi Gubernur sejak awal.

Jika sejak awal sudah ada keraguan, kata Abie, mengapa pencalonan tetap dilanjutkan?. Hal ini, kata Abie, tentunya memunculkan spekulasi tentang kepentingan di balik jabatan yang jauh dari semangat pengabdian.

“Apakah beliau tidak ingat sebelum pencalonan, sempat ingin mengundurkan diri dari calon Wagub? Pernyataan ini membuka keraguan tentang motivasi dan kesungguhan Hellyana dalam memegang amanah rakyat,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Projo Kabupaten Bangka Tengah itu juga menyesalkan sikap Hellyana dan mempertanyakan komitmen Hellyana terhadap pemerintahan daerah, serta integritasnya sebagai pejabat publik.

“Berpijak pada fakta-fakta yang mengguncang, mulai dari tidak mengklarifikasi dugaan gelar palsu, hingga menggiring opini di berbagai media,” ujar Abie.

“Pernyataan seperti ini mengindikasikan adanya disfungsi fundamental dalam kemitraan kepemimpinan yang seharusnya solid demi kemajuan daerah dan pelayanan publik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Abie menilai, pernyatan Gubernur Hidayat Arsani yang beredar di sejumlah media belakangan ini ada benarnya.

“Etikanya begini, wagub adalah bawahan dan perwakilan gubernur yang semestinya berkoordinasi dengan gubernur terkait semua kebijakan pemerintahan. Dimulai dari perjadin-nya yang dibiayai dengan APBD yang berasal dari rakyat,” tegasnya.

Soroti Soal Titel Palsu

Dalam kesempatan itu, Abie juga menyoroti soal gelar (titel-red) Sarjana Hukum (SH-red), yang diduga digunakan Hellyana sebagai bentuk pembohongan publik.

Hal itu, menurut Abie, menjadi salah satu isu yang paling mencoreng integritas Hellyana dan akan mendatangkan sejumlah konsekuensi.

“Pertama, kerusakan reputasi yang tak terhingga. Pejabat yang terbukti memalsukan gelar akan kehilangan kepercayaan masyarakat secara total dan reputasi institusi yang diwakilinya pun akan tercoreng,” jelas Abie.

“Kedua, sanksi hukum. Menggunakan gelar palsu dapat dikategorikan sebagai penipuan dan dapat dijerat sanksi pidana yang berat. Ketiga, kehilangan jabatan,” imbuhnya.

“Jika terbukti bersalah, Hellyana dapat kehilangan posisinya sebagai Wakil Gubernur, yang akan menjadi preseden buruk bagi praktik pembohongan publik di kalangan pejabat,” imbuhnya lagi.

Lebih lanjut menurut Abie, dalam sebuah negara hukum, kebohongan publik, apalagi yang dilakukan oleh pejabat negara, adalah pelanggaran berat yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

“Persoalan ini tak bisa diabaikan. Silakan publik menilai kekisruhan yang ditimbulkan. Nilai saja dari gelar palsu SH yang digunakan. Sampai saat ini, Wagub tidak pernah mengklarifikasi hal tersebut,” ujarnya.

Jadi sebelum menuntut Gubernur, kata Abie, adalah hal yang wajar jika Hellyana menjawab terlebih dahulu serangkaian pertanyaan dan tudingan serius yang diarahkan padanya.

“Masyarakat Kepulauan Babel berhak mendapatkan pemimpin yang berintegritas, jujur dan berkomitmen penuh terhadap amanah yang diemban,” ujarnya.

Persoalan ini, kata Abie, adalah panggilan bagi Hellyana untuk menghadapi tudingan ini dengan jantan, memberikan penjelasan yang transparan, atau mundur demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga kehormatan jabatan.

“Integritas kepemimpinan adalah fondasi utama pemerintahan yang baik dan jika fondasi itu retak, maka seluruh bangunan akan goyah,” tegasnya.

Harapkan Gubernur dan Wagub Berkoordinasi

Ke depannya, Abie berharap Wagub Hellyana bisa bersinergi dengan Gubernur dengan cara berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Menurut Abie, dalam konteks pemerintahan daerah, perjalanan dan tugas seorang Wagub sebaiknya dikoordinasikan secara erat dengan Gubernur untuk memastikan keselarasan dan efektivitas tugas.

Hal ini, lanjut Abie, bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan dengan mulus demi kemajuan Provinsi Kepulauan Babel dan kemakmuran masyarakat sesuai misi-visi yang telah dicanangkan keduanya.

“Besar harapan saya, Wagub bisa bersinergi dan berkoordinasi secara intens dengan Gubernur agar misi visi berjalan dengan baik demi kemajuan ,dan kemakmuran masyarakat Kepulauan Babel,” harapnya.

Masih kata Abie, ada tiga hal mendasar soal pentingnya koordinasi antara Gubernur dan Wagub. Hal itu, kata Abie, meliputi keselarasan kebijakan, efisiensi waktu dan sumber daya, serta pengambilan keputusan yang tepat.

Terkait keselarasan kebijakan, kata Abie, Wagub harus memastikan bahwa setiap kegiatan dan inisiatif yang diambil sejalan dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh gubernur.

Koordinasi yang baik, lanjut Abie, akan mencegah tumpang tindih program dan memastikan semua upaya mendukung visi pembangunan daerah yang sama.

Abie melanjutkan, koordinasi yang baik antara Gubernur dan Wagub dapat menciptakan efisiensi waktu dan sumber daya. Menurutnya, dengan koordinasi yang efektif, waktu dan sumber daya yang tersedia dapat dioptimalkan.

Perencanaan yang terpadu, kata Abie, akan menghindari duplikasi pekerjaan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk mencapai tujuan bersama.

Koordinasi yang baik antara Gubernur dan Wagub, lanjut Abie, akan bermuara pada pengambilan keputusan yang tepat.

Dengan mengetahui secara jelas rencana dan kegiatan Gubernur, kata Abie, wagub dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Informasi yang lengkap dan terkoordinasi.

Hal ini, lanjut Abie, memungkinkan pengambilan kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Dengan demikian, koordinasi yang solid antara Gubernur dan Wagub merupakan hal yang sangat krusial Jika dilakukan dengan baik, maka pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan mendukung keberhasilan pembangunan serta pelayanan publik,” tandasnya.