Serahkan 11 Sertifikat Tanah Wakaf untuk PCNU Kalsel, Menteri Nusron Dorong Kolaborasi Lintas Organisasi Keagamaan
- account_circle admin
- calendar_month Jum, 1 Agu 2025
- visibility 144
- comment 0 komentar
Serahkan 11 Sertifikat Tanah Wakaf untuk PCNU Kalsel, Menteri Nusron Dorong Kolaborasi Lintas Organisasi Keagamaan
DOORSTOP.ID, BANJARBARU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 11 sertifikat tanah wakaf kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (31/7/2025).
Di momen ini, Menteri Nusron mengajak seluruh unsur organisasi masyarakat keagamaan dan lembaga lain untuk turut aktif dalam program legalisasi aset.
“Saya mohon kepada Bapak/Ibu dari Muhammadiyah, dari NU, untuk ikut menyosialisasikan dan mengajukan sertipikasi aset-aset keagamaan yang dimiliki. Dengan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, itu menjadi solusi (nilai tambah),” ujar Menteri Nusron, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalsel, di Kota Banjarbaru.
Di Kalsel, dari total target 6.166 rumah ibadah, hingga saat ini tercatat ada 5.102 rumah ibadah atau 82,74% yang telah bersertifikat.
Sementara itu, untuk bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat mencapai 7.385 bidang atau 86,66% dari total 8.521 bidang tanah wakaf yang ada di Provinsi Kalsel.
Pengelolaan aset keagamaan tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Menteri Nusron menyoroti masih banyaknya proses yang berhenti tanpa ada tindak lanjut nyata dari organisasi yang mengajukan.
“Kalau ada yang benar-benar serius, ayo kita jalankan. Kita perlu tahu siapa yang bisa memindahkan informasi menjadi aksi. Tapi, sekali lagi, harus serius,” tegasnya.
Penyerahan sertifikat untuk aset keagamaan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Sertifikasi terus didorong untuk menjaga dan memanfaatkan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito; Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz beserta jajaran. (GE/JM/YZ)
Sumber: Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN
- Penulis: admin
