Menko Perekonomian Dorong Percepatan PLTN, Indonesia Klaim Lebih Siap dari Negara ASEAN

Pemerintah telah Siapkan Berbagai Prasyarat untuk Pembangunan PLTN

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen pemerintah, dalam mempercepat kesiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberikan keynote speech, dalam UGM Nuclear Readiness Forum 2026, yang digelar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada bersama KATGAMA, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurut Airlangga, dari sisi teknologi, pembiayaan, hingga regulasi, Indonesia dinilai lebih siap dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN dalam mengembangkan energi nuklir.

“Sebetulnya Indonesia dibandingkan berbagai negara ASEAN lain lebih siap,” ujar Airlangga.

Ia menekankan, pengembangan nuklir menjadi opsi strategis karena mampu menyediakan energi baseload yang stabil dan rendah emisi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.

Pemerintah, kata Airlangga, telah menyiapkan berbagai prasyarat untuk pembangunan PLTN, mulai dari kerangka regulasi, kesiapan teknologi, hingga kerja sama internasional.

“Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR) yang dinilai lebih fleksibel dan efisien,” ungkapnya.

Selain itu, kata Airlangga, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya bahan baku nuklir, seperti uranium dan thorium, yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Dalam roadmap yang disampaikan, lanjut dia, pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan operasional awal pada 2032.

“Kapasitas pembangkit ditargetkan mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040, sebagai bagian dari upaya menuju Net Zero Emission 2060,” jelasnya.

Airlangga menegaskan, keberhasilan proyek ini sangat ditentukan oleh kesiapan implementasi di lapangan, termasuk peran operator dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia serta transfer teknologi. Di sisi lain, lanjut dia, komunikasi publik dinilai krusial untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir.

“Kolaborasi pemerintah, akademisi dan industri menjadi kunci percepatan,” ujarnya.

Lebih jauh menurut dia, pengembangan PLTN disebut harus terintegrasi dengan kebutuhan industri masa depan seperti smelter dan pusat data (data center), yang membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam skala besar.

Untuk itu, kata Airlangga, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi prioritas.

Di saat bersamaan, lanjut Airlangga, pemerintah tetap mendorong percepatan energi terbarukan, terutama tenaga surya melalui program dedieselisasi di wilayah 3T, serta penguatan industri panel surya dalam negeri.

“Kesempatan ini tidak boleh kita lewatkan. Dua fokus utama Presiden adalah penguatan energi surya dan kesiapan nuklir,” tutpnya. (*)