Reses di Air Itam, Hardi Efendi Perjuangkan Masalah Drainase dan Krisis Air Bersih

Reses di Air Itam, Hardi Efendi Perjuangkan Masalah Drainase dan Krisis Air Bersih

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Fraksi Gerindra, Hardi Efendi, berkomitmen memperjuangkan perbaikan saluran air (drainase) dan penyaluran bantuan air bersih bagi warga Kelurahan Air Itam dan Sinar Bulan, Kota Pangkalpinang. Dua persoalan ini mendominasi keluhan masyarakat akibat dampak buruk musim kemarau panjang.

Hal tersebut diungkapkan Hardi dalam agenda reses Masa Sidang III Tahun Sidang II 2026 yang berlangsung di Warung Kopi Mangkalok, Air Itam, Pangkalpinang, Minggu malam (13/9/2026).

Selain persoalan infrastruktur air, legislator Gerindra ini juga membeberkan realita kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang mengalami penyusutan drastis, sehingga berdampak pada penyaringan skala prioritas pembangunan.

Di hadapan konstituennya, Hardi menegaskan akan mengawal ketat perbaikan drainase agar warga bisa memanfaatkan aliran air sungai yang masih tersisa selama musim kemarau. Langkah taktis ini ia barengi dengan upaya mendorong eksekutif untuk segera mendistribusikan bantuan air bersih guna memenuhi kebutuhan warga.

“Keluh kesah daripada masyarakat terkait air mandi ya musim kemarau ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Insya Allah kita mencoba mendorong untuk dilakukan perbaikan saluran-saluran air agar semua masyarakat bisa menikmati, untuk apalagi di musim kemarau ini untuk menikmati sungai-sungai yang masih bisa dimanfaatkan,” tuturnya.

Di sela dialog, secara transparan, Hardi memaparkan tantangan berat yang dihadapi legislatif dalam merealisasikan usulan warga melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Belitung menyusut tajam dari yang semula mencapai Rp3,6 triliun, menjadi Rp1,9 triliun dan kini hanya menyisakan Rp900 miliar lebih. Akibatnya, ruang gerak pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur fisik menjadi sangat terbatas.

“Terkait daripada anggaran kita. Jadi perlu bapak-bapak ketahui, Provinsi Bangka Belitung saat ini PAD-nya hanya 1,9 triliun yang tadinya dari 3,6 triliun. Rp1,9 triliun itu sudah dihabiskan 50 persennya untuk gaji dan tunjangan pegawai, maka masih menyisakan sekitar 900 lebih miliar untuk pembangunan,” beber Hardi.

Bagi Hardi, proyek pembangunan yang bersumber dari usulan langsung masyarakat jauh lebih efektif dan tepat sasaran ketimbang proyek yang direncanakan oleh pemerintah tanpa melihat urgensi di lapangan.

“Terkadang di ruang rapat itu kita sering berdebat sama teman-teman yang ada di Banggar (Badan Anggaran). Jadi yang sudah kita usul kadang-kadang dicoret teman-teman kita yang di Banggar. Nah ribut itu kadang-kadang pak,” ungkapnya.

Kendati harus melewati dinamika politik yang melelahkan di tingkat legislatif dan eksekutif, Hardi menegaskan tidak akan mundur. Ia berjanji akan mengawal penuh usulan infrastruktur jalan dan saluran air.

“Menurut kami, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat itu adalah yang terbaik di dalam bidang pembangunan. Kenapa? Karena dikala masyarakat mengajukan suatu kegiatan atau yang dibutuhkan, itu lebih baik daripada pemerintah menganggarkan sesuatu yang belum dibutuhkan, seperti saluran tadi misalnya, masyarakat membutuhkan,” kata Hardi.

“Nah ini sebenarnya pokir itu sangat baik menurut kami, tetapi apalah daya kadang-kadang ada beberapa yang dicoret teman-teman di eksekutif. Tapi apa yang diajukan soal saluran air tadi insya Allah akan kami perjuangkan,” pungkas Hardi.