Dua ASN Diduga Kendalikan Dinas Kominfo Takalar, DPRD Diminta Bertindak
- account_circle admin
- calendar_month Kam, 18 Sep 2025
- visibility 79
- comment 0 komentar
Dua ASN Diduga Kendalikan Dinas Kominfo Takalar, DPRD Diminta Bertindak
DOORSTOP.ID, TAKALAR – Dua aparatur sipil negara (ASN), berinisial A dan B diduga memiliki peran dominan dalam mengendalikan arah kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Takalar.
Padahal, keduanya tidak memiliki jabatan struktural di dinas tersebut.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, A dan B kerap hadir dalam rapat internal Dinas Kominfo dan bahkan diduga memberi arahan kepada pejabat yang memiliki kedudukan resmi.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran adanya praktik birokrasi yang tidak sehat.
“Seperti ada dua kepala dinas. Yang satu resmi, tapi yang mengatur semuanya ya mereka itu,” kata salah seorang sumber kepada wartawan.
Selain di lingkungan internal, kedua ASN tersebut juga disebut-sebut ikut mengatur komunikasi eksternal pemerintahan.
Salah satunya ketika mereka memfasilitasi pertemuan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, dengan pimpinan media besar di Sulawesi Selatan, tanpa melibatkan Dinas Kominfo.
Padahal, menjalin hubungan kerja sama dengan media merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo. Tindakan tersebut dinilai melemahkan peran kelembagaan.
“Aneh saja, kenapa dua ASN di luar Kominfo bisa mengatur komunikasi dengan media? Itu tugas Kominfo. Masa Bupati harus dibawa malam-malam ketemu direktur media, padahal beliau punya banyak urusan pemerintahan lain yang lebih prioritas,” ujar seorang wartawan lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sejumlah pengamat menilai, bila isu ini benar adanya, hal tersebut tidak hanya melanggar etika birokrasi, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal.
“Ini bisa membuka ruang patronase dan konflik kepentingan. Pemerintah daerah seharusnya berjalan berdasarkan sistem, bukan pada kekuatan individu yang tidak memiliki kewenangan formal,” ujar seorang akademisi kebijakan publik.
Sementara itu, DPRD Takalar didorong segera menindaklanjuti isu ini dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih dalam upaya konfirmasi.
- Penulis: admin
